MINERBA

Aturan Baru Minerba Diduga Maladministrasi, Koalisi Sipil Lapor Ombudsman

Ilustrasi regulasi | Foto : Istimewa

Ilustrasi regulasi | Foto : Istimewa

Eksplorasi.id – Sebanyak tiga regulasi yang baru saja dikeluarkan terkait pertambangan mineral diadukan oleh Koalisi Sipil Pengawal Konstitusi Sumber Daya Alam ke Komisi Ombudsman, karena diduga menyalahi prosedur alias maladministrasi.

Ketiga regulasi tersebut adalah, Peraturan Pemerintah (PP) No 1/2017 serta dua aturan pelaksananya, yaitu Peraturan Menteri ESDM No 5/2017 dan Peraturan Menteri ESDM No 6/2017.

Ahmad Redi, perwakilan koalisi, di Kantor Ombudsman, Jakarta, Senin (23/1), mengatakan, ketiga aturan tersebut dalam proses pembuatannya tidak melibatkan masyarakat dan dibuat terburu-buru.

“PP lahir malam itu, Permen malam itu, dalam konteks ini ada proses masyarakat untuk memberikan hak. Ini nggak ada pasti. Sangat kilat peraturan Menterinya dibuat,” kata dia.

Semestinya, lanjut dia, PP tersebut dibahas terlebih dahulu dengan stakeholder terkait. Misalnya Kementerian Perindustrian dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)

“Saat penyusunan PP ada proses harmonisasi. Itu dengan Kemenkum HAM, berarti ada Kementerian ESDM, KLHK, Perindustrian. Dengan waktu yang singkat ini saya melihat ini tidak mungkin, PP ini muncul seketika, PP-nya lahir malam itu, permennya juga lahir malam,” jelas dia.

Penjelasan Ahmad Redi, pihaknya meminta Ombudsman untuk menyelidiki soal dugaan maladministrasi dalam proses pembuatan aturan minerba tersebut.

“Apakah dengan fakta-fakta itu, melanggar ketentuan administrasi, sehingga kalau memang ada potensi pelanggaran administrasi, maka kami akan membuat laporan secara tertulis dan meminta kepada Ombudsman untuk melakukan investigasi,” ujar dia.

Sementara, anggota Ombudsman bidang Ekonomi II Alamsyah Saragih mengatakan, aduan tersebut akan diproses setelah semua persyaratannya lengkap.

Salah satu persyaratannya, koalisi ini harus menyurati Kementerian ESDM dan Presiden mengenai keberatan atas dugaan mal administrasi ini.

“Syarat tersebut harus lengkap dalam waktu 30 hari atau jika dalam 14 hari telah lengkap maka akan diproses. Setelah itu, baru Ombudsman akan menindaklanjuti dengan memanggil stakeholder terkait untuk dimintai keterangan,” katanya.

Reporter : Samsul

 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Popular

To Top