MIGAS

Mau ‘Ngebor’ Migas di Indonesia, Kontraktor Mesti Setor Dana ASR

Ilustrasi Dana. | Foto: Istimewa.

Eksplorasi.id – Kementerian ESDM akhirnya menerbitkan juga peraturan mengenai Abandonment Site Restoration (ASR).

Aturan mengenai ASR ini tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM No 15/2018 tentang Kegiatan Pasca Operasi pada Kegiatan Usaha Hulu Migas yang diundangkan pada 23 Februari 2018.

Dalam aturan tersebut, pemerintah mewajibkan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) untuk melakukan kegiatan setelah operasi dengan menggunakan dana kegiatan pascaoperasi.

Dana kegiatan pascaoperasi ini wajib dicadangkan oleh kontraktor sesuai dengan perkiraan biaya dari rencana kegiatan pascaoperasi.

Dana tersebut harus disetorkan ke dalam rekening bersama SKK Migas dan kontraktor. Pencadangan dana tersebut dilakukan dengan menepatkan dana secara bertahap sesuai rencana kerja dan anggaran yang disusun dan wajib disetorkan untuk pertama kalinya pada tahun dimulainya produksi migas secara komersial.

Aturan paling penting dalam Permen No 15/2018 ini adalah soal pengaturan dana pasca operasi jika kontrak berakhir.

Pasal 16 menyebutkan, untuk PSC cost recovery, sisa dana menjadi milik negara dan wajib disetorkan ke kas negara sebagai Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Jika kontrak menggunakan skema gross split, maka sisa dana dikembalikan ke kontraktor.

Pasal 17, pemerintah menetapkan kontraktor wajib melakukan kegiatan pasca operasi sampai dengan berakhir jangka waktu PSC.

Dalam hal PSC berakhir dan menteri menetapkan pihak lain sebagai kontraktor baru, kewajiban melakukan kegiatan pasca operasi dan pencadangan dana dilaksanakan oleh kontraktor baru.

Namun, jika kontraktor sebelumnya sudah mencadangkan dana pasca operasi, maka dana yang telah dicadangan kontraktor sebelumnya dalam digunakan oleh kontraktor baru.

Pemerintah juga mengatur jika saat Permen ini berlaku dan dana kegiatan pascaoperasi yang telah dicadangkan dan belum digunakan sebelum berlakunya Permen, pencadangan dan penggunaannya wajib disesuaikan dan/atau dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam permen ini.

Sekretaris Dirjen Migas Kementerian ESDM Susyanto mengatakan, untuk peraturan peralihan memang kontraktor yang belum mencantumkan dana ASR wajib menyesuaikan dengan Permen 15/2018.

“Jadi memang betul di aturan peralihan kami sampaikan di Pasal 21, intinya semua KKKS yang kontraknya belum cantumkan harus sesuaikan,” jelas dia.

Menurut Susyanto, sejauh ini sudah banyak kontraktor yang sudah secara sukarela mengumpulkan dana untuk ASR. Dari catatan Kementerian ESDM, sudah ada sekitar 80 persen dari seluruh kontraktor yang sudah berproduksi secara komersial yang sudah mencadangkan dana untuk kegiatan pasca operasi.

“Sebagian besar sudah secara sukarela iuran, sudah dilakukan, jadi setelah PP 35/2004 saat itu. Maka setelah itu, SKK dan mereka (kontraktor) itu sudah komunikasi dan kewajiban itu sudah dilakukan,” ujar dia.

Biarpun begitu, khusus untuk kasus Blok Attaka dan Blok East Kalimantan tidak lagi diwajibkan karena kontrak untuk blok tersebut sudah akan berakhir.

“Memang Attaka dan East Kalimantan karena sudah waktunya mepet terus terang belum ada tapi akan kami lakukan,” imbuh Susyanto.

Di sisi lain Susyanto yakin kontraktor yang kontraknya akan segera berakhir sudah menyisihkan dana ASR. Apalagi kontraktor-kontraktor lama masih menggunakan PSC cost recovery.

Poin-poin Permen ESDM No 15/2018 tentang Kegiatan Pasca Operasi pada Kegiatan Usaha Hulu Migas

Pasal 2
1. Kontraktor wajib melakukan kegiatan pascaoperasi
2. Pelaksanaan kegiatan pasca operasi dilakukan menggunakan dana kegiatan pascaoperasi

Pasal 3
4. rencana kegiatan pascaoperasi paling sedikit memuat
a. identifikasi peralatan, instalasi, dan/atau fasilitas yang akan dilakukan pembongkaran termasuk sumur yang akan dilakukan penutupan secara permanen
b. perhitungan perkiraan biaya kegiatan pascaoperasi

Pasal 11
1. kontraktor wajib mencadangkan dana kegiatan pascaoperasi sesuai dengan perkiraan biaya yang merupakan bagian dari rencana kegiatan pascaoperasi.
2. pencadangan dilakukan dengan ketentuan :
a. menempatkan secara bertahap dana kegiatan pascaoperasi sesuai dengan rencana kerja dan anggaran
b. wajib disetorkan pertama kali pada tahun dimulainya setiap produksi yang dinyatakan komersial
3. dana dicadangkan dan disetor dalam rekening bersama SKK Migas dan kontraktor

Pasal 12
1. pencadangan dana kegiatan pascaoperasi yang dilaksanakan oleh KKKS menggunakan mekanisme pengembalian biaya operasi (cost recovery) diperhitungkan sebagai biaya operasi yang dapat dikembalikan.
2. pencadangan yang dilaksanakan oleh KKKS berbentuk kontrak bagi hasil gross split, pencadangan dibebankan kepada kontraktor dan diperhitungkan sebagai unsur pengurang penghasilkan kontraktor dalam perhitungan pajak penghasilan

Pasal 14
1. kegiatan pascaoperasi dilaksanakan dengan menggunakan dana kegiatan pascaoperasi yang sudah dicadangkan
2. penggunaan dana kegiatan pasca operasi oleh kontraktor dilakukan sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan pasca operasi

Pasal 15
dalam hal total realisasi biaya kegiatan pasca operasi lebih kecil atau lebih besar dari jumlah dana kegiatan operasi yang sudah dicadangkan, selisih yang sudah dicadangkan menjadi pengurang atau penambah biaya operasi dari masing-masing wilayah kerja, setelah mendapat persetujuan Kepala SKK Migas

Pasal 16
dalam hal PSC berakhir dan terdapat sisa dana :
a. untuk PSC cost recovery, sisa dana menjadi milik negara dan wajib disetorkan ke kas negara sebagai PNBP
b. untuk PSC gross split, sisa dana dikembalikan kepada kontraktor.

Pasal 17
1. kontraktor wajib melakukan kegiatan pascaoperasi sampai dengan berakhir jangka waktu PSC
2. dalam hal PSC berakhir dan menteri menetapkan pihak lain sebagai kontraktor baru, kewajiban untuk melakukan kegiatan pascaoperasi dan pencadangan dana dilaksanakan oleh kontraktor baru
3. terhadap dana yang telah dicadangkan kontraktor sebelumnya, dapat digunakan oleh kontraktor baru.

Pasal 20
pada saat Permen berlaku, dana kegiatan pascaoperasi yang telah dicadangkan dan belum digunakan sebelum berlakunya Permen, pencadangan dan penggunaannya wajib disesuaikan dan/atau dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam permen ini.

Pasal 21
pada saat permen mulai berlaku :
a. kontraktor yang PSC-nya belum mengatur mengenai kegiatan pascaoperasi wajib melakukan kegiatan pascaoperasi sesuai dengan ketentuan dalam Permen ini
b. untuk melakukan kegiatan pascaoperasi, kontraktor wajib menyediakan dana kegiatan pascaoperasi dan menggunakan dana sesuai dengan ketentuan dalam permen
c. besaran dan cara pencadangan dana kegiatan pascaoperasi ditetapkan oleh kepala SKK Migas dan dilaporkan kepada dirjen

Catatan: Naskah ini sebelumnya telah dimuat di Kontan.co.id dengan judul “Aturan ASR migas terbit, KKKS wajib sisihkan dana restorasi”.

 

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Popular

To Top
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com