Eksplorasi.id – Kementerian ESDM membantah bahwa terbitnya Peraturan Menteri (Permen) ESDM No 42/2017 mengkebiri kewenangan dari Kementerian BUMN.
Terbitnya regulasi tersebut merupakan implementasi dari pasal 33 ayat (3) UUD 1945.
Staf Khusus Menteri ESDM Hadi M Djuraid mengatakan, implementasi itu kemudian dilakukan melalui peningkatan pengawasan di sektor ESDM guna mewujudkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.
“Dalam hal ini menteri ESDM mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk menyelanggarakan urusan pemerintahan di bidang ESDM (termasuk melakukan fungsi pengawasan), agar pengelolaannya sejalan dengan amanat UUD 1945,” kata dia dalam keterangan tertulis di Jakarta yang dikirim ke Eksplorasi.id, Kamis (20/7).
Hadi menjelaskan, Permen ESDM No 42/2017 mengatur perlunya persetujuan menteri ESDM terhadap adanya perubahan kepemilikan saham, pengalihan interes dan kepengurusan perusahan, termasuk perubahan direksi dan komisaris.
Pengalihan partisipasi interes (pengalihan saham) serta perubahan direksi dan komisaris perlu diatur oleh pemerintah, lanjut dia, agar pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pengusahaan ESDM lebih efektif.
Tujuannya, guna mencapai maksud dan tujuan pengelolaan energi dan sumber daya mineral sesuai dengan amanat UUD 1945.
“Secara substansi, materi muatan Permen ESDM No 42/2017 bukan hal baru, melainkan merupakan penegasan kembali dari peraturan-peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pembinaan dan pengawasan oleh menteri ESDM, dalam UU Migas, UU Minerba, UU Ketenagalistrikan, dan UU Panas Bumi beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya,” jelas dia.
Menurut Hadi, peraturan tersebut berlaku bagi semua badan usaha swasta dan koperasi yang melakukan kegiatan usaha di bidang ESDM.
Terkait dengan BUMN, komentar Hadi, aturan ini tidak dimaksudkan untuk mengatur mekanisme pergantian perubahan kepemilikan dan direksi/komisaris perusahaan BUMN secara korporasi.
“Untuk hal itu yang melakukan evaluasi dan persetujuan pemerintah adalah Kementerian BUMN sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Permen ESDM No 42/2017 ini tidak mengatur lagi mekanisme pergantian perubahan kepemilikan dan kepengurusan perusahaan pada BUMN/BUMD,” ujar dia.
Namun, dikonfirmasi terpisah, Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI) Yusri Usman mempertanyakan tidak adanya frasa BUMN dalam regulasi tersebut.
“Permen ESDM No 42/2017 jelas berlaku umum dan tidak membedakan BUMN. Karena tidak ada kata pengecualian untuk BUMN. Ini menjadi celah hukum yang bisa dimainkan,” jelas dia.
Yusri menegaskan, pasal-pasal yang mengatur pergantian direksi atau komisaris perusahaan di Permen ESDM No 42/2017 jelas bertentangan dengan aturan yang sudah ada sebelumnya.
“Ini bahasa hukum, bukan bahasa pendapat atau opini orang per orang. Coba tunjukkan di mana kata pengecualian untuk BUMN?” tanya Yusri.
Sebelumnya Yusri berkomentar bahwa Permen ESDM No 42/2017 yang baru diteken Menteri ESDM Ignasius Jonan berpotensi mendegradasi kewenangan dari Kementerian BUMN, terutama terkait pergantian direksi dan komisaris BUMN.
Reporter : Sam
