Eksplorasi.id – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan melelang pembangkit listrik berbasis Energi Baru dan Terbarukan (EBT) pada program Indonesia Terang dalam waktu dekat ini. Kebutuhan anggaran yang besar menjadi alasan pemerintah untuk melibatkan peran swasta.
Said Didu, Ketua Satuan Tugas Program Indonesia Terang mengatakan, program Indonesia Terang membutuhkan dana Rp100 triliun bagi elektrifikasi 12.569 desa-desa di seluruh Indonesia.
Kalau pembiayaan tersebut dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), ia memprediksi, program ini bisa berjalan lebih dari 10 tahun dengan asumsi alokasi APBN tidak mencapai Rp10 triliun per tahunnya.
“Kalau kami pakai APBN, nanti sayang masyarakat di desa-desa pedalaman harus menunggu sampai 10 tahun. Maka dari itu kami akan undang swasta masuk garap program ini,” ujar Said, Jumat (20/5).
Nantinya, seluruh pembangkit EBT ini akan dilelang ke swasta. Di dalam skema bisnisnya, pemerintah akan membayar selisih harga keekonomian pengusaha pembangkit listrik dengan harga preferensi listrik yang bisa dibayar pelanggan (willingness to pay).
Said melanjutkan, besaran selisih harga ini yang nantinya akan menjadi kriteria utama pelelangan. Semakin kecil selisih harga yang ditawarkan perusahaan, semakin besar peluangnya untuk memenangkan lelang.
“Kalau memang pembangkit listriknya ekonomis, kenapa tidak kami berikan insentif? Ujung-ujungnya kan bisa mengurangi beban APBN,” jelas Said.
Namun, apabila swasta tidak minat akan lelang ini, mau tak mau program ini akan dibayar menggunakan APBN. Sayangnya, Said tak menjelaskan lebih jauh kapan pemerintah bisa mengambilalih program tersebut.
“Kalau tidak ada yang tertarik, terpaksa menggunakan APBN. Tetapi, kami harap ada swasta yang berminat,” imbuh dia.
Kendati butuh uang, namun pemerintah tidak akan mengundang perusahan pembangkit listrik berskala besar dan mengajak perusahan pembangkit lokal untuk ikut serta di dalam lelang tersebut. Jika pembangkit dikerjakan oleh perusahaan di luar daerah tersebut, ia khawatir bisa terjadi konflik sosial di lokasi program ini.
Namun demikian, Said belum memiliki data terkait perusahaan pembangkit listrik lokal yang beroperasi di wilayah program. Maka dari itu, Kementerian ESDM akan mengadakan pertemuan dengan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) provinsi-provinsi Indonesia Timur untuk meminta data dan meninjau peluang bisnis ini.
“Kami sangat senang apabila lelang dilakukan terbatas, di mana hanya pengusaha lokal saja yang ikut serta. kami memang masih belum tahu kapan lelang ini bisa dilaksanakan, namun dalam waktu dekat kami akan menyasar Indonesia timur terlebih dahulu karena mereka yang paling membutuhkan listrik,” tambahnya.
Program ini, sambung dia, merupakan pelengkap mega proyek 35 ribu Megawatt (MW) yang dicananakan pemerintah. Jika kedua program itu sukses, diharapkan rasio elektrifikasi Indonesia bisa meningkat dari saat ini sebesar 86 persen ke angka 97 persen.
Eksplorasi | Aditya | Antara
