
Eksplorasi.id – Badan Eksekutif Nasional Asosiasi Daerah Penghasil Panas Bumi Indonesia (BEN ADPPI) mendesak pemerintah untuk segera merevisi dua peraturan yang diterbitkan menteri ESDM.
Ketua Umum BEN ADPPI Hasanuddin mengatakan, kedua aturan menteri ESDM yang perlu direvisi adalah, Peraturan Menteri (Permen) ESDM No 10/2017 tentang Pokok-Pokok Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik dan Permen ESDM No 12/2017 tentang Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik.
“Beleid yang direvisi khususnya yang berkaitan dengan BOOT (built, own, operate, and transfer) dan penentuan tarif berdasarkan harga patokan biaya pokok penyediaan (BPP) listrik harus segera direvisi,” kata dia dalam keterangan pers tertulis yang dikirim ke Eksplorasi.id, Senin (20/2).
Menurut Hasanuddin, pola BOOT tidak dapat diterapkan kepada independent power producer (IPP) yang mendapat izin panas bumi melalui mekanisme lelang wilayah kerja sebagaimana UU Panas Bumi, yang diatur secara operasional melalui PP No 7/2017, terkecuali bagi BUMN yang mendapatkan penugasan seperti PT PGE dan PT PLN.
“Karena ketentuan mengenai tarif listrik telah diatur didalam PP No 17/2017, maka penentuan tarif listrik yang bersumber dari panas bumi harus diatur secara terpisah, mengikuti prinsip keekonomian, sebagaimana
diatur dalam Pasal 106,” jelas dia.
Sebelumnya, lanjut dia, pada 21 Februari 2017, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No 7/217 tentang Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung.
Terbitnya PP tersebut, imbuh Hasanuddin, memperlihatkan komitmen Presiden Joko Widodo dalam pemanfaatan energi terbarukan yang bersumber dari panas bumi untuk Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP).
“PP itu menjadi kerangka acuan dalam operasionalisasi UU No 21/2014 tentang Panas Bumi. Pasca-terbitnya PP, hal mendesak yang harus dilakukan pihak pemerintah adalah segera mensosialisasikan PP tersebut kepada para pihak yang bergerak dibidang panas bumi untuk pemanfaatan tidak langsung dan instansi/ departemen terkait,” ujar dia.
Reporter : Samsul