Eksplorasi.id – Anggota DPD RI dari Provinsi Kalimantan Tengah Muhammad Mawardi meminta Pemerintah melalui PT PLN dapat menyederhanakan proses perizinan usaha kelistrikan dengan memberikan peran kepada swasta untuk berkontribusi.
Menurut Mawardi, seringnya terjadi pemadaman listrik membuat aktivitas masyarakat terganggu terutama perekonomian rakyat, sehingga merugikan masyarakat. Dampak lainnya, kata dia, terjadi rawan keamanan serta peralatan elektornik milik masyarakat menjadi cepat rusak.
Mawardi mengusulkan, agar Pemerintah melalui PT PLN memberikan kemudahan perizinan kepada swasta untuk membangun usaha kelistrikan di daerah sehingga dapat mengakomodasi kebutuhan listrik masyarakat. Dia juga mengusulkan agar dapat memberikan profit yang layak bagi swasta yang akan berkontribusi membangun usaha kelistrikan di daerah sehingga ekonomis.
Dengan cara ini, kata dia, masyarakat dapat memiliki alternatif pasokan listrik dan tetap dapat menikmati tarif murah. Mawardi menilai, selama ini PT PLN terlalu mendominasi pengadaan listrik bagi masyarakat di daerah. Perizinan usaha kelistrikan di daerah, kata dia, juga harus mengurus perizinan ke Pemerintah Pusat, sehingga potensi swasta untuk membangun usaha kelistrikan, misalnya potensi listrik di mulut tambang yang cukup banyak di Kalimantan Tengah tidak dapat di berdayakan.
Eksplorasi | Republika | Aditya
