Eksplorasi.id – Pernyataan Menteri ESDM Ignasius Jonan yang ingin memberlakukan satu harga penjualan BBM bagi SPBU asing terus menuai kritik.
Fahmy Radhi, pemerhati energi dari Universitas Gajah Mada, berkomenter, SPBU asing masuk ke Indonesia lantaran penetapan harga BBM yang dijual ditetapkan berdasarkan mekanisme pasar.
“Kebijakan Jonan untuk ‘memaksa’ satu harga bagi SPBU asing merupakakan kebijakan mustahil. Ini bisa disebut hanya menyenangkan ‘juragan’ saja, termasuk yes man mentality,” kata dia kepada Eksplorasi.id melalui pesan WhatsApp Messenger, Jumat (21/10).
Fahmy menegaskan, Menteri Jonan telah gagal paham tentang kebijakan BBM satu harga, yang sebenarnya merupakan penugasan bagi PT Pertamina (Persero) untuk menanggung biaya transportasi, agar harga BBM jenis premium dan solar, bukan pertamax, dalam satu harga dari Sabang hingga Merauke.
“Kalau paham, Jonan mestinya memberikan masukan ke presiden bahwa kebijakan BBM satu harga merupakan kebijakan hampir mustahil. Memang saat ini Pertamina mampu menggung biaya transportasi dengan mengalokasikan sebagian keuntungan yang diperoleh,” jelas dia.
Namun, lanjut dia, pertanyaannya kemudian sampai kapan Pertamina mampu menanggung biaya transportasi yang amat besar tersebut? “Saya prediksikan lebih dari setahun akan klimpungan Pertamina menanggung beban tersebut. Dampaknya, kebijakan BBM satu harga tidak akan tahan lama,” ujarnya.
Dia menambahkan, jika benar kebijakan BBM satu harga hanya berlangsung kurang dari satu tahun, maka tidak diragukan lagi bahwa instruksi Presiden Jokowi untuk menetapkan kebijakan BBM untuk satu harga tersebut sekedar hanya pencitraan semata.
Reporter : Diaz
Bukan asbun boss itu nyata dan bisa dilaksanakan hanya saja harus fair jangan pertamina saja yg dibebani tapi juga perusahaan swasta dan asing yg ikut tender BBM subsidi bisa dipaksa untuk ikut menjual BBM subsidi di pelosok, selama ini mereka hanya mengambil atau ikut tender utk jawa dan sumatera saja, nah disini peran BPHMigas sangat menentukan