Eksplorasi.id – Mantan anggota Tim Reformasi Tata Kelola Migas Fahmy Radhi mengatakan, jika ingin Menteri BUMN Rini Soemarno membuat holding BUMN Energi jangan hanya simplikasikan PT Pertamina (Persero) mencamplok PT PGN Tbk semata.
“Perlu proses sinergi BUMN energi sejenis, seperti PGN dan Pertagas. Kemudian bentuk sinergi BUMN Minerba, BUMN Listrik, BUMN Energi Terbarukan. Kalau sinergi terbentuk, baru dibentuk ‘BUMN Baru’ sebagai perusahaan holding. Bukan menyerahkan kepada Pertamina sebagai perusahaan holding, sekaligus pelaku di bidang minyak dan gas di hulu dan hilir,” kata dia kepada Eksplorasi.id di Jakarta, Rabu (18/5).
Menurut Fahmy, jika Pertamina sebagai perusahaan holding BUMN Energi, maka perampokan dan pemburuan rente semakin parah. Dia pun mempertanyakan motif pembentukan holding energi yang hanya melibatkan Pertamina dan PGN.
Padahal, jika tujuannya untuk memperkuat kemandirian energi, PLN dan PT Bukit Asam (PTBA) yang juga perusahaan energi mesti ikut dilibatkan.
Jika hanya Pertamina dan PGN, Fahmy khawatir hal ini hanya akal-akalan dari segelintir pihak yang selama ini menguasai sektor migas.
“Minyak sekarang impor besar, kalau gas mau dinaikkan berarti mengurangi impor. Apa semua rela kehilangan pangsa pasar impor? Sudah ngertilah kalau ngomong impor minyak,” ujar dia.
Sebelumnya, Fahmy juga pernah berkomentar, holdingisasi bukan solusi atas permasalahan antara PGN dan Pertagas. Pasalnya, PGN telah eksis terlebih dulu, sementara Pertagas hanya melakukan duplikasi bisnis. Jika ingin efektif, pihak yang melakukan duplikasi harus dilebur.
Lagipula, sebelum adanya Pertagas, sinergi BUMN Energi sangat baik, Pertamina di hulu, PGN di hilir dan PLN di listrik (pengguna). Fahmy menambahkan, performa Pertagas yang cenderung menjual gas via trader akan menjadi lebih bahaya jika dilebur dengan PGN.
“Yang sudah sehat dan transparan akan jadi ikut bermain dengan trader. Pemerintah harus melakukan perbaikan tata kelola gas, seperti masalah lelang infrastruktur, trader dan broker. Kemudian ciptakan alokasi gas yang benar, sampai kepada transparansi harga gas, laporan pajak dan transaksinya,” jelas dia.
Fahmy menjelaskan, masalah PGN dengan Pertagas sangat sederhana, semua milik pemerintah. “Dikembalikan saja seperti dulu, Pertamina di sektor hulu dan PGN di hilir gas, agar masing-masing fokus di bidangnya. Jangan sampai bikin holding hanya untuk memperbesar kue untuk bisa dibagi-bagi,” ujarnya.
Reporter : Aditya
