Eksplorasi.id – Pemerintah Provinsi Riau mendapatkan informasi mengenai dana bagi hasil setempat yang akan dipangkas sebesar Rp 226 miliar sehingga berdampak pada realisasi program pada triwulan IV/2016.
Informasi tersebut disampaikan Sekretaris Provinsi Riau Ahmad Hijazi di Pekanbaru, Selasa (23/8), berdasarkan informasi yang diterimanya mengenai pemotongan.
Meskipun begitu, pihaknya masih menunggu kebijakan mengenai skema yang disampaikan oleh Menteri Keuangan RI. “Kemarin sudah ada info pemotongan sekitar Rp 226 miliar. Namun belum ada skemanya dari Menteri Keuangan jadi kami masih menunggu,” kata Ahmad Hijazi.
Dikatakan Hijazi, angka yang baru didapat tersebut masih berupa justifikasi terhadap pendapatan sektor migas di triwulan terakhir 2016. “Yang ada itu baru justifikasi terhadap migas mungkin triwulan terakhir yang disesuaikan dipotong sebesar Rp226 miliar,” sebut dia.
Menurutnya, kondisi ini yang membuat Tim Anggaran Pendapatan Daerah (TPAD) melakukan rasionalisasi berkali-kali. “Ini terkadang yang memberatkan kami di TAPD yakni pergerakan, pengurangan, penerimaan, menyebabkan harus melakukan rasionalisasi berulang-ulang. Jadi itu dalam proses penganggaran hambatan utamanya,” katanya.
Namun begitu, ia tetap optimistis meski ada pemotongan serta rasionalisasi, program-program prioritas tetap akan terlaksana. Akan tetapi untuk program yang bukan prioritas serta hibah yang tidak menyentuh masyarakat luas akan terpaksa dirasionalisasi. “Kami minta maaf juga untuk masyarakat yang meminta dana hibah, karena akan lebih selektif,” ujarnya.
Hijazi menjelaskan juga bahwa secara nasional pemotongan DBH mencapi Rp 68 triliun. Namun hingga saat ini belum aja kejelasan pasti potongan masing-masing daerah serta skema pemotongannya. “Mudah-mudahan kejelasannya bisa cepat didapat sehingga kami bisa cepat menindaklanjuti pada APBD perubahan,” katanya.
Reporter : Said Dharma Setiawan (Riau)
Caption : Peta Riau | Istimewa
