Eksplorasi.id – Dewan komisaris menjadi pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya dualisme kepemimpinan di tubuh PT Pertamina (Persero).
Hal itu diungkapkan Wakil Ketua Komisi VII Satya Widya Yudha di Jakarta, Minggu (5/2). “Dualisme kepemimpinan berujung pada pencopotan dirut dan wadirut,” kata dia.
Satya menegaskan, dualisme semestinya tidak terjadi jika dewan komisaris Pertamina dapat meredam konflik tersebut. Dewan komisaris seharusnya juga bisa memastikan bahwa manajamen perusahaan dapat berjalan secara optimal.
“Itu domain dewan komisaris. Mereka (dewan komisaris) tentu harus bertanggungjawab atas hal ini. Kalau ada konflik pribadi atau miss komunikasi, peranan dari dewan komisaris harus bisa meredamnya. Ini anomali,” jelas dia.
Sekedar informasi, dewan komisaris Pertamina saat ini terdiri atas Tanri Abeng (komisaris utama), Archandra Tahar (wakil komisaris utama), serta tiga orang komisaris, yaitu Edwin Hidayat Abdullah, Sahala Lumban Gaol, dan Suahasil Nazara.
Seperti diketahui, pada Jumat (3/2) Menteri BUMN Rini Soemarno melalui SK No: SK-26/MBU/02/2017 telah mencopot Dwi Soetjipto dan Ahmad Bambang dari kursi dirut dan wakil dirut.
Di satu sisi, menteri BUMN sebagai pemegang saham juga memutuskan untuk menghapus nomenklatur wakil dirut untuk efektivitas jalannya kepemimpinan di Pertamina.
Dewan komisaris akhirnya memutuskan menunjuk Yenni Andayani sebagai Plt dirut hingga ditetapkannya dirut definitif dalam jangka waktu 30 hari ke depan. Yenni Andayani saat ini juga menjabat sebagai direktur Gas.
Reporter : HYN
semalam kami nonton TV BERITA SATU TTG WAWANCARA DG PAK TANTRI DAN PAK SAID DIDU. Salah satunya pak Komisaris menyampaikan pernah memanggil satu persatu direktur….mungkin di wawancarai. Perlu di cek apakah hal spt itu lazim ? Krn biasanya pertemuan Komisaris dan Direksi atau Direktur ada forumnya dan di agendakan. Perlu tahu apa yg dibahas dan apa sesuai dg GCG atau tidak. Agak kaget juga jika dijinkan dasarnya apa.