Eksplorasi.id – Regulasi yang mengatur pemakaian bahan bakar gas (BBG) pada sektor transportasi akhirnya diterbitkan oleh Menteri ESDM Ignasius Jonan.
Dilansir dari situs resmi Kementerian ESDM, Selasa (18/4), regulasi tersebut tercatat dalam Peraturan Menteri (Permen) ESDM No 25/2017 tentang Percepatan Pemanfaatan Bahan Bakar Gas (BBG) untuk Transportasi Jalan.
Permen ESDM itu berisi tentang peta jalan (roadmap) percepatan pengembangan BBG di Indonesia. Pasal 2 regulasi itu mengatur mengenai penyediaan dan pendistribusian BBG berupa compressed natural gas (CNG), yang diperuntukan bagi kendaraan bermotor untuk transportasi jalan.
“Penyediaan dan pendistribusian BBG berupa CNG dilaksanakan secara bertahap pada daerah tertentu dalam wilayah NKRI. Daerah tertentu tersebut ditetapkan Menteri ESDM,” tulis aturan tersebut.
Menteri Jonan juga membuat peta jalan yang memuat antara lain, wilayah penyediaan dan pendistribusian BBG berupa CNG, sasaran pengguna BBG berupa CNG, volume pendistribusian BBG berupa CNG, serta data kebutuhan infrastruktur pendukung sesuai dengan peta jalan.
Berdasarkan Permen tesebut, BUMN, BUMD atau badan usaha yang akan melakukan penyediaan dan pendistribusian BBG berupa CNG pada daerah tertentu, dapat mengusulkan studi kelayakan kepada dirjen Migas untuk dimasukkan ke dalam peta jalan.
Sedangkan Pasal 4 Permen itu menerangkan bahwa dalam rangka menjamin ketersediaan gas bumi dan menjamin mutu BBG berupa CNG, menteri ESDM menetapkan alokasi gas bumi dari kontraktor kerja sama.
Kesemuanya itu untuk kebutuhan penyediaan dan pendistribusian BBG berupa CNG berdasarkan peta jalan dan pesifikasi teknis BBG berupa CNG.
Pasal 5 menyebutkan, pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian BBG berupa CNG, meliputi pembangunan, pengoperasian, dan pemeliharaan SPBG.
Pembangunan, pengoperasian, dan pemeliharaan sarana dan fasilitas pengangkutan gas bumi dari sumber pasok dan penyediaan, pengoperasian, pemeliharaan sarana dan fasilitas pengangkutan BBG berupa CNG.
Penyediaan dan pendistribusian BBG berupa CNG berdasarkan peta jalan dapat dilakukan melalui mekanisme penugasan atau penunjukan langsung oleh Menteri ESDM atau usulan badan usaha.
“Penyediaan dan pendistribusian BBG berupa CNG berdasarkan penugasan dilakukan BUMN dan dapat dibiayai melalui APBN atau anggaran BUMN,” tulis regulasi tersebut.
Sementara Psal 6 ayat 3 menyebutkan, pembiayaan melalui APBN hanya terbatas pada pembangunan SPBG, sarana dan fasilitas pengangkutan gas bumi dari sumber pasok atau pengangkutan BBG berupa CNG.
Lalu, Pasal 7 ayat 1 menyatakan, penyediaan dan pendistribusian BBG berupa CNG berdasarkan penunjukan langsung dilakukan oleh BUMD atau badan usaha.
Reporter : Sam
