Eksplorasi.id – Kebijakan BBM satu harga yang dicanangkan Presiden Joko Widodo pada Oktober tahun lalu ternyata hingga kini masih sebatas ‘janji surga’.
Sejumlah daerah di wilayah Tanah Air diketahui hingga kini masih ada yang menerapkan harga BBM secara variatif. Padahal, Kementerian ESDM telah mengeluarkan aturan untuk mempercepat pemberlakuan kebijakan BBM satu harga di seluruh Indonesia.
Aturan tersebut berupa Peraturan Menteri (Permen) ESDM No 36/2016 tentang Percepatan Pemberlakuan Satu Harga Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan Secara Nasional.
Eni Maulani Saragih, ketua umum Dewan Pengurus Pusat Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (DPP LPM), mengatakan, informasi belum sepenuhnya kebijakan BBM satu harga tersebut diterapkan diperoleh dari sejumlah pengurus LPM di daerah.
Keterangan Eni, kemarin, Rabu (18/1), dirinya menerima kehadiran beberapa ketua LPM dari berbagai daerah, seperti Mujarni Baraq (Kalimantan Timur), Isak Rumbarar (Papua), Hamzah Burahe (Maluku Utara), dan Ferdi South (Sulawesi Utara).
“Mereka mengeluhkan belum seragamnya BBM satu harga. Contohnya, Pak Mujarni mengatakan di Kecamatan Longpahangai, Kabupaten Mahakam Hulu harga premium dan solar bisa mencapai Rp 30 ribu hingga Rp 50 ribu per liter,” kata dia kepada Eksplorasi.id di Jakarta, Kamis (19/1).
Bahkan, lanjut dia, di Papua, berdasarkan keterangan Isak Rumbarar, harga BBM di Kampung Yabema, Distrik Elelim, Kabupaten Yalimo bisa mencapai harga Rp 75 ribu per liter.
Kemudian, imbuh Eni, informasi daru Hamzah Burahe, bahwa harga BBM di Desa Sakam, Kecamatan Patani, Kabupaten Halmahera Tengah dan Desa Sopi di Kabupaten Pulau Morotai harga BBM dijual sebesar Rp 35 ribu per liter.
“Belum lagi laporan dari Pak Ferdi bahwa di Desa Bambung, Kecamatan Geme, Kabupaten Talaud harga BBM dibanderol sebesar Rp 15 ribu per liter. Kenapa harga BBM di sejumlah daerah belum seragam? Disparitas harganya sangat memberatkan masyarakat,” kata perempuan yang juga anggota Komisi VII DPR, ini.
Eni menegaskan, pemerintah belum konsisten menerapkan kebijakan BBM satu harga jika melihat fakta di lapangan. “Presiden Jokowi harus benar-benar perhatikan hal ini,” tegas dia.
Reporter : Inka
Comments 2