Eksplorasi.id – Merebaknya kembali wacana pergantian (reshuffle) di jajaran Kabinet Kerja di bawah pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) ditanggapi secara beragam.
Misalnya seperti yang dikatakan oleh Wakil Ketua Umum Partai Gerindra FX Arief Poyuono. “Merebaknya isu Presiden Jokowi akan melakukan reshuffle, berdasarkan pantauan kami, ada mantan petinggi Pertamina yang baru dipecat karena kinerjanya yang buruk, memiliki nafsu besar akan posisi menteri BUMN,” kata dia dalam keterangan tertulis via WhatsApp Messenger, Selasa (23/5).
Menurut Arief, dalam beberapa pekan ini sangat kentara sekali gerakan politik yang dilakukan pihak-pihak yang diduga dibiayai mantan petinggi Pertamina itu untuk menyudutkan Menteri BUMN Rini Mariani Soemarno.
“Ini agar bisa jadi dasar Presiden Jokowi nantinya untuk mencopot menteri BUMN saat ini jika ada reshuffle nantinya. Mantan petinggi Pertamina tersebut diduga didukung oleh salah satu ketua umum partai gurem. Tujuannya tidak lain untuk menguasai BUMN demi kepentingan 2019,” jelas pria yang juga duduk sebagai ketua umum Federasi Serikat Pekerja (FSP) BUMN Bersatu, ini.
Penjelasan Arief, mantan petinggi Pertamina tersebut pada tiga bulan yang lalu oleh FSP BUMN Bersatu dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan korupsi triliunan rupiah selama di Pertamina yang merugikan negara.
“Sebenar secara jujur bahwa BUMN saat ini justru dikelola sangat profesional dengan azas korporasi yang benar dan tepat oleh Kementerian BUMN. Karena itu tidak bisa dipungkiri kalau BUMN saat ini menjadi mesin utama pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Contoh saja hampir 99 persen proyek infrastrutur dikerjakan oleh BUMN, disaat lesunya ekonomi. Jadi setop politisasi BUMN!” tegas dia.
Di satu sisi, imbuh dia, terkait adanya 600 posisi komisaris yang ditawarkan oleh menteri BUMN kepada bekas relawan Jokowi saat pilpres merupakan berita hoax dan tidak bisa dipertanggungjawabkan.
Baca juga :
“Ini sebuah isu gerakan politik dengan tujuan untuk mendegradasi Kementerian BUMN seakan-akan dalam penunjukkan sumber daya manusia di BUMN, khususnya di posisi komisaris BUMN, tidak profesional,” katanya.
Namun, Arief juga mengakui ada sejumlah personel bekas tim kampanye Jokowi yang menduduki jabatan komisaris di BUMN. “Tapi info dari karyawan BUMN yang di sampaikan FSP BUMN Bersatu, para komisaris yang mantan relawan Jokowi itu kinerjanya cukup baik dan sangat komunikatif dengan serikat pekeja di BUMN dalam membahas kemajuan BUMN, di mana relawan Jokowi bertugas di BUMN,” ujarnya.
Reporter : HYN
