Eksplorasi.id – Menteri BUMN Erick Thohir oleh ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Bhima Yudhistira, diminta segera merombak jajaran sejumlah direksi BUMN.
Alasan Bihima, selama periode lalu banyak pejabat BUMN yang ditunjuk secara serampangan oleh mantan Menteri BUMN Rini Soemarno.
Dia menambahkan, selama ini kursi direksi BUMN diisi oleh orang-orang yang hanya sibuk mengikuti keinginan dari Rini Soemarno.
Penunjukannya pun dinilai hanya berdasarkan kedekatan semata alias suka atau tidak suka. Akibatnya, jajaran direksi BUMN bekerja secara tidak profesional.
Bhima pun mengusulkan agar para direksi BUMN yang diangkat Rini Soemarno pada akhir masa jabatannya untuk dirombak.
“BUMN yang direksinya diangkat karena motif like and dislike, sebaiknya dibongkar kembali,” kata dia dilansir dari Republika.co.id, akhir pekan ini.
Penjelasan Bhima, para direksi BUMN tersebut sulit bekerja profesional dan independen karena merasa sudah berutang budi kepada menteri sebelumnya yang mengabaikan transparansi dan melanggar good corporate governance dalam mengubah pengurus BUMN.
Bhima melanjutkan, pihaknya berharap Erick Thohir bisa mengembalikan BUMN menjadi korporasi yang bekerja secara profesional dan berorientasi kepada kinerja. Selain itu, ia juga berharap agar tidak ada lagi pengangkatan direksi BUMN atas dasar suka atau tidak suka.
Dihubungi terpisah, Direktur Eksplorasi Institute Heriyono Nayottama sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Bhima Yudhistira.
Bahkan, Heriyono menggarisbawahi BUMN yang perlu segera dirombak direksinya antara lain PT Pertamina (Persero) dan PT PLN (Persero).
“Erick Thohir harus segera mencopot Dirut Pertamina Nicke Widyawati. Alasannya sederhana, selain minim prestasi, dia terseret kasus PLTU Riau 1 yang akan membebani kinerja dia sebagai dirut, meskipun baru sebatas saksi,” katanya.
Heriyono berkomentar, selain itu adalah penetapan kursi dirut PLN secara definitif. “Kursi dirut PLN definitif kosong lumayan lama, ini akibat dirutnya ditetapkan sebagai tersangka,” jelas dia.
Sekedar informasi, mantan Dirut PLN Sofyan Basir dituntut lim tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider tiga bulan kurungan oleh jaksa KPK pada 7 Oktober lalu.
Adapun Sofyan Basir merupakan terdakwa kasus dugaan suap terkait proyek pembangunan PLTU Riau-1.
“Bukan tidak mungkin ada tersangka baru dalam kasus itu jika KPK terus melakukan pengembangan. Posisi Nicke Widyawati cukup rawan karena dia merupakan mantan direksi di PLN,” ujar Heriyono.
Dia menyarankan kepada Erick Thohir untuk memilih dirut Pertamina dan PLN yang benar-benar paham akan masalah energi di dua sektor BUMN tersebut.
“Pertamina harus dipimpin oleh orang yang paham bisnis perseroan mulai dari hulu hingga hilir dan terbukti rekam jejaknya. Pertamina harus dipimpin orang yang memiliki visi besar untuk membawa Pertamina go global,” terang dia.
Sementara untuk kursi PLN, perusahaan setrum pelat merah itu juga harus memiliki figur pemimpin yang bisa mengatasi persoalan kelistrikan nasional dan bisa membawa PLN menjadi sebuah perusahaan yang sehat.
Reporter: Sam.
