Eksplorasi.id – Investasi sektor hulu migas di Tanah Air pada semester I/2017 diketahui jeblok. Data SKK Migas menunjukkan, hingga 30 Juni 2017, total investasi di hulu migas baru mencapai 29 persen atau sebesar USD 3,96 miliar alias setara Rp 51,48 miliar (kurs Rp 13 ribu) dari target USD 13,8 miliar (Rp 179,4 triliun).
“Ini tidak seperti yang diharapkan. Kalau investasi kecil, yang dibelanjakan ke industri pendukung juga kecil. Perusahaan fabrikasi, galangan kapal, equipment juga kecil. Investasi hulu migas penting buat negara karena punya trickle down effect yang signifikan. Kami kurang gembira,” kata Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi di Jakarta, Kamis (6/7).
Amien beralasan, minimnya investasi di hulu migas sangat terkait dengan harga minyak. Dia lalu memberi contoh anjloknya harga minyak sejak akhir 2014 membuat sejumlah proyek hulu migas kurang ekonomis. Hal itu membuat perusahaan migas ikut mengurangi investasinya.
Di satu sisi, di tengah anjloknya investasi tersebut, SKK Migas diketahui mengucurkan dana per tahun hingga Rp 120 miliar untuk menyewa gedung di Wisma Mulia, Jl Gatot Subroto No.42, Jakarta Selatan, sebagai kantor pusat.
Bahkan, SKK Migas menyewa gedung tersebut langsung selama lima tahun. Berarti SKK Migas mesti mengucurkan dana hingga Rp 600 miliar hanya untuk sewa gedung saja.
Berdasarkan dokumen pemberitaan Eksplorasi.id, besaran dana sewa tersebut terungkap dalam rapat antara Komisi VII DPR dengan SKK Migas pada medio 2015.
Kala itu salah satu anggota Komisi VII DPR Inas Nasrullah Zubir, kini wakil ketua Komisi VI DPR, mempermasalahkan sewa gedung SKK Migas di Wisma Mulia tersebut.
“Masa untuk sewa setahun Rp 120 miliar. Bapak habiskan Rp 240 miliar hanya untuk dua tahun saja. Uang sebanyak itu sudah bisa untuk membangun gedung baru Wisma Mulia II. Saya tidak tahu cara pikir SKK Migas. Sampai lima tahun berarti Rp 600 miliar,” kata Inas kepada Amien Sunaryadi saat rapat, 19 Oktober 2015.
Penjelasan Amien, kontrak sewa gedung memang berakhir Januari 2016. Namun, proses perpanjang sewa telah dilakukan sejak beberapa bulan sebelum sewa berakhir. “Kami perpanjang untuk lima tahun. Kami ada 887 karyawan tetap dan 450 karyawan outsourcing,” jelas Amien.
Dia menambahkan, pihaknya minimal harus menyediakan luasan kantor sekitar 24 ribu meter persegi. Saat ini luas kantor SKK Migas di Wisma Mulia diketahui mencapai 34 ribu meter persegi.
“Kami pernah ketemu gedung tapi hanya dua lantai jadi tidak cocok. Sebelum kami putuskan sewa, kami cari pembanding dari 12 gedung. Akhirnya dengan simulasi dari sisi harga itu lebih baik perpanjang yang lama,” elak dia, kala itu.
Terkait mahalnya sewa gedung tersebut, Amien menanggapi bahwa pihaknya sudah berdiskusi dengan Kementerian Keuangan. Alasan Amien, kendala utama belum ada tanah yang bisa disediakan untuk SKK Migas.
“Sebenarnya ada tanah di SCBD, makanya saya diskusi dengan sekjen Kemenkeu, tapi ternyata itu tanah buat OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Tapi sama OJK belum dibangun-bangun,” ujar dia.
Reporter : Sam
