Eksplorasi.id – Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) mengingatkan Kementerian ESDM tidak mengizinkan perusahaan tertentu untuk ekspor konsentrat yang bisa merusak komitmen hilirisasi industri nasional yang dibangun pemerintah.
“Kami kecewa berat kalau Menteri ESDM sampai kasih lagi dispensasi. Ini juga akan merusak iklim investasi,” kata Ketua BPP Hipmi Bahlil Lahadalia dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (9/8).
Sebagaimana diketahui, Izin ekspor konsentrat tembaga PT Freeport Indonesia yang diberikan berlaku per enam bulan, dan berakhir Senin (8/8) kemarin sehingga sejak Selasa (9/8) ini telah dilarang beraktivitas ekspor tersebut.
Menurut Bahlil Lahadalia, Kementerian ESDM mengaku masih menahan perpanjangan rekomendasi surat persetujuan ekspor konsentrat tembaga tersebut karena masih adanya proses evaluasi terhadap persyaratan yang diperlukan.
Bahlil berpendapat, bila ada dispensasi yang berkepanjangan kepada pihak Freeport, maka hal itu dinilai dapat merusak iklim investasi yang tengah digulirkan sendiri oleh pemerintah yang dinilai merupakan amanat UU Minerba tahun 2009.
Sebelumnya, Ketua Harian Asosiasi Produsen Listrik Swasta Indonesia (APLSI) Arthur Simatupang mengharapkan Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) baru Arcandra Tahar bersama-sama dengan PLN dapat memperkuat produsen kelistrikan lokal.
“Baik regulator maupun operator, kami harapkan keduanya menjaga kekompakan. Kedua lembaga membuka lembaran baru dan menutup lembaran lama agar fast track 35.000 MW ini berjalan lancar dan lebih cepat,” kata Arthur Simatupang di Jakarta, Kamis (28/7).
Senada dengan Arthur, Sekjen APLSI Priamanaya Djan mengatakan kedua lembaga perlu menyatukan pandangan terkait peran strategis produsen listrik swasta nasional dalam percepatan pembangunan pembangkit listrik 35.000 MW.
Program tersebut, ujar Pria, membutuhkan dana investasi yang sangat besar yakni Rp1.189 triliun, yang dinilai tidak mungkin hanya dapat dipikul PLN karena perlu dipertimbangkan kemampuan finansialnya.
Selain itu, ujar dia, PLN juga diberi tugas membangun jaringan listrik, distribusi, hingga membangun pembangkit di daerah terpencil.
Pria menambahkan, sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo, dalam membangun infrastruktur, pihak swasta mengerjakan proyek-proyek yang secara bisnis dianggap layak (feasible). Sedangkan anggaran negara bakal dialokasikan untuk membangun infrastruktur di daerah yang berisiko tinggi.
Eksplorasi | Ponco
