BERITA

Kasus PLTU Riau 1, Menteri Rini Didesak Segera Nonaktifkan Dirut Pertamina

Nicke Widyawati (nomor 2 dari kiri) dan Menteri Rini Soemarno (paling kiri) ketika berada di Washington, AS beberapa waktu lalu. | Foto: Istimewa.

Eksplorasi.id – Menteri BUMN Rini Mariani Soemarno didesak untuk segera menonaktifkan Nicke Widyawati dari kursi direktur utama (dirut) PT Pertamina (Persero).

Direktur Eksekutif 98 Institute Sayed Junaidi Rizaldi mengatakan, penonaktifan Nicke mutlak dilakukan karena bisa mengganggu kinerja Pertamina.

“Akibat ‘dosa’ Nicke waktu di PT PLN (Persero) nama baik Pertamina bisa tercoreng dan tercemar. Padahal, kesalahan yang dilakukan bukan di Pertamina, tapi saat dia masih di PLN,” kata dia di Jakarta, Jumat (14/9).

Dia menjelaskan, penunjukan Nicke sebagai dirut Pertamina juga menjadi tanda bahwa Menteri Rini untuk kesekian kali telah salah memilih figur dirut Pertamina.

“Ini akibat dari salah memilih dirut Pertamina dari eksternal. Menteri Rini telah membuat hattrick kesalahan untuk posisi dirut Pertamina,” jelas dia.

Pertama, waktu memilih Dwi Soetjipto, kedua ketika menetapkan Elia Massa Manik, dan ketiga saat menunjuk Nicke Widyawati.

“Sampai berapa kali Menteri Rini harus terus mengulang kesalahannya? Kenapa harus Pertamina yang terus dikorbankan? Padahal, banyak figur di internal Pertamina yang cukup mumpuni dan memiliki rekam jejak bagus,” jelas Sayed.

Di satu sisi, lanjut dia, pihaknya memeroleh kabar bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengeluarkan SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) untuk Nicke Widyawati.

“Kalau surat itu (SPDP) benar adanya sudah dikeluarkan oleh KPK, maka patut diduga kuat Nicke ikut terlibat dalam pembahasan proyek PLTU Riau 1,” tegas dia.

Pasalnya, imbuh Sayed, saat pembahasan PLTU Riau 1, Nicke duduk sebagai direktur Pengadaan Strategis 1 PLN.

“Nicke pasti mengetahui secara gamblang kronologis penetapan proyek PLTU Riau 1, dan kenapa harus Blackgold Natural Resources yang menerima Letter of Intent (LOI) dari PLN untuk memeroleh Perjanjian Pembelian Tenaga Listrik (PPA) proyek PLTU Riau 1,” ungkap dia.

Menurut Sayed, proyek PLTU Riau 1 semula akan digarap oleh konsorsium yang terdiri atas Blackgold, PT Pembangkitan Jawa-Bali, PT PLN Batubara (PLN BB) dan China Huadian Engineering Co Ltd (CHEC).

Konsorsium itu akan mengembangkan, membangun, mengoperasikan dan memelihara tambang batubara mulut berukuran 2 x 300 MW PLTU Riau 1.

Kemudian, terang Sayed, berdasarkan LoI, konsorsium akan memasukkan PPA definitif dengan PLN setelah dipenuhinya syarat dan ketentuan tertentu sebagaimana diatur dalam LOI.

Setelah diterimanya LoI, konsorsium akan membentuk perusahaan patungan untuk proyek PLTU Riau 1 untuk menyelesaikan sebuah perjanjian offtaker tetap jangka panjang dengan anak usaha Blackgold, PT Samantaka Batubara, untuk memasok batubara ke PLTU Riau 1.

“Ironisnya, ternyata untuk memuluskan masuknya Blackgold telah terjadi kongkalikong dan penyuapan yang saat ini telah ada tersangkanya,” katanya.

Direktur Eksekutif 98 Institute Sayed Junaidi Rizaldi bersama Presiden Joko Widodo. | Foto: Istimewa.

Adapun pihak yang telah ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus penyuapan itu adalah, Johanes Budisutrisno Kotjo (pemilik Blackgold Natural Insurance Limited), Eni Maulani Saragih (wakil ketua Komisi VII DPR), dan Idrus Marham (mantan sekjend Partai Golkar dan mantan menteri Sosial).

Berdasarkan penelusuran 98 Institute, jelas Sayed, pihaknya memeroleh informasi bahwa ada rumor PLTU Riau 1 bisa jalan dengan ‘mengorbankan’ PLTU Sumatera Selatan (Sumsel) 6.

“Ada semacam peralihan prioritas pembangunan. Sebelumnya, PLTU Sumsel 6 sudah terbentuk konsorsium bahkan sudah meneken perjanjian inti (Heads of Agreement/HoA) namun tiba-tiba dibatalkan,” ungkapnya.

Penjelasan dia, pemeriksaan yang dilakukan KPK harus dimulai sebelum Blackgold memeroleh LoI dari PLN. KPK mesti menelisik ke belakang kenapa Blackgold bisa memeroleh LoI dari PLN.

“Sangat aneh PLN menetapkan Blackgold yang sebagian sahamnya dimiliki oleh Johanes B Kotjo sebagai mitra PLN,” terang dia.

Pasalnya, Johanes B Kotjo pada 2001 oleh pihak kejaksaan pernah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan mark up pengambilalihan dan penyelesaian utang (restrukturisasi) Kanindotex Grup.

“Johanes B Kotjo saat itu dinilai tidak melaksanakan syarat resrukturisasi. Anehnya, pihak PLN seakan membiarkan eks tersangka mark up ikut kembali menjadi mitra PLN di PLTU Riau 1,” ucap dia.

Reporter : Sam

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Popular

To Top
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com