Eksplorasi.id – Serikat Pekerja (SP) Perusahaan Gas Negara (PGN) menolak wacananya dibentuknya holding BUMN migas dan mendukung adanya holding BUMN energi.
Ketua Umum SP PGN Mohammad Rasyid Ridha mengatakan, pihaknya telah berkirim surat secara resmi kepada Presiden Joko Widodo pada Kamis (15/9) perihal sikap dan usulan pembentukan holding tersebut.
“Kami telah mengirim surat ke presiden menolak holding migas tapi kami usulkan membentuk holding energi dengan melibatkan Pertamina, PGN, dan PLN. Tujuannya menjamin kedaulatan energi melalui sinergi tiga perusahaan,” kata dia dalam keterangan pers tertulis yang diterima Eksplorasi.id, Jumat (16/9).
Rasyid menjelaskan, SP PGN pun mengusulkan dibentuk perusahaan baru sebagai holding yang menaungi ketiga BUMN tersebut. Ini bertujuan mencegah konflik kepentingan yang pada akhirnya justru menghambat atau malah bertolak belakang dengan tujuan mulia semula, yakni peningkatan value added bagi bangsa Indonesia.
“Kami di dalam surat itu juga meminta agar status PGN dalam holding energi tetap sebagai BUMN. Hal ini penting untuk menjamin kendali negara di dalam tata laksana organisasi,” ujar dia.
Dia menambahkan, terkait permasalahan harga gas yang dianggap mahal di tingkat end-user, SP-PGN mendukung upaya dari pemerintah untuk menghilangkan rente gas yang sangat merugikan rakyat.
“SP-PGN mendesak agar rente gas yang tidak memiliki value added untuk dibasmi dengan membuat dan mengimplementasikan tata kelola gas yang baik dan adil,” jelas dia.
Menurut Rasyid, SP-PGN juga berpendapat bahwa pemerintah harus berhati-hati dalam membuat holding BUMN di sektor energi, karena bisa jadi para mafia gas selaku pemburu rente akan mendompleng dan memanfaatkan situasi yang ada.
“Kalau sudah didompleng oleh pemburu rente, maka high cost economy akan terjadi dan ujungnya rakyat tidak mendapat manfaat dan maslahat yang seharusnya dinikmati,” kata dia.
Reporter : Ponco Sulaksono
