Eksplorasi.id – Center of Energy and Resouces Indonesia (CERI) mengkritik kebijakan PT Pertamina (Persero) yang memberikan promo cash back 50 persen khusus untuk pengemudi ojek online (ojol). Apalagi kebijakan tersebut diumumkan oleh komisaris utama (komut) perseroan, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.
“Memberikan diskon itu keputusan korporasi atau boleh pribadi komisaris. Kalau perseron, kenapa bukan manajemen resmi Pertamina di bawah direksi yang mengumumkan, Pertamina juga punya juru bicara. Ini sama saja komut merasa dirut (direktur utama),” kata dia kepada Eksplorasi.id, Senin (14/4) malam.
Sebelumnya, Basuki Tjahaja mengumumkan bahwa pihaknya memberikan promo cashback sebesar 50 persen khusus untuk pengemudi ojol yang melakukan pembelian BBM non-subsidi di SPBU Pertamina dengan menggunakan aplikasi MyPertamina.
Pengumuman tersebut diumumkan Basuki Tjahaja melalui akun Twitter-nya dengan menyebutkan bahwa promo cashback tersebut berlaku dengan batasan pengembalian dana sebesar Rp 15.000. Promo yang mulai berlaku tanggal 14 April hingga 12 Juli 2020 ini berlaku untuk 10 ribu pengemudi ojol setiap hari.
Selain cashback, pengemudi ojol juga bisa mendapatkan kupon undian program BBM 2020 dengan berbagai hadiah yang telah disiapkan, seperti mobil Porsche Boxster dan emas batangan.
Langkah yang perlu dilakukan pengemudi ojol untuk mendapatkan kupon ini adalah, unduh (download) MyPertamina dan aktifkan fitur LinkAja.
Kemudian, lakukan pembelian BBM nonsubsidi dengan pembayaran nontunai LinkAja dari aplikasi MyPertamina. Berikutnya, buat screenshot pada user profil mitra ojol, lalu unggah (upload) ke MyPertamina. Terakhir, unggah screenshot bukti pembayaran BBM dengan LinkAja dan masukkan Reference Number.
Yusri Usman mengungkapkan, adanya cash back tersebut menjadi bukti telah terjadi pembenaran atas mahalnya harga BBM yang dijual saat ini.
“Ketika pandemi Corona Covid-19 terjadi atas bangsa ini, sementara harga minyak dunia jatuh anjlok dan relatif murah. Ketika negara lain menjual ke rakyatnya dengan harga murah, di negeri kita masih tetap mahal,” ujar dia.
Penegasan Yusri, jika ojol masuk ke dalam kategori rakyat miskin, bukankah sudah masuk ke dalam anggaran negara untuk memberikan bantuan sebesar Rp 1,5 juta setiap bulan untuk setiap keluarga.
“Belum lagi bantuan dari Pemprov DKI Jakarta, untuk wilayah ibu kota ini, sebesar Rp 1 juta. Jadi total yang diterima rakyat miskisn Rp 2,5 juta berupa kebutuhan pokok dan kebutuhan bulanan lainnya selama tiga bulan. Ini kenapa Pertamina ikut-ikutan,” tegas dia.
Yusri pun menanyakan adanya Peraturan Presiden (Perpres) No 191/2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak serta Keputusan Menteri ESDM No 62.K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum dan/atau Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan.
“Lebih konyol lagi besok-besok bisa saja SPBU diserbu oleh ojol karena ingin harga diskon. Kebijakan konyol tersebut bisa merusak program PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar),” tegas dia.
Menurut Yusri, lebih baik Basuki Tjahaja memerintahkan direksi Pertamina mengevaluasi harga BBM sesuai harga minyak dunia dan nilai tukar rupiah yang semakin menguat dalam minggu ini.
“Basuki Tjahaja juga bisa membereskan proses bisnis pembelian minyak ISC (Integrated Supply Chain). Coba lihat situs resmi Pertamina dan masuk ke laman crude and product procurement, apa yang ditampilkan masih kurang informatif terkait berapa volume setiap tender,” jelas dia.
Selain itu, lanjut dia, seharusnya setelah perusahaan pemenang tender BBM ataupun minyak mentah yang telah menyerahkan sesuai jadwal kontrak kepada Pertamina, maka semua informasinya harus dicantumkan di laman tersebut.
“Pertanyaannya, beranikah Basuki Tjahaja membuat proses bisnis pengadaan minyak lebih transparan dan akuntabel, jangan hanya mengurus yang terlihat populis demi terus memertahan rating suara,” ucap Yusri.
Reporter : Ton.
