Eksplorasi.id – Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) yang tergabung dalam Indonesian Petroleum Association (IPA) mengaku belum bisa memanfaatkan fasilitas Pusat Logistik Berikat (PLB) untuk alat-alat penunjang operasional hulu migas secara maksimal sejak diresmikan awal tahun ini oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Memang ini baru berjalan sejak Maret, tapi kami rasa itu tidak begitu bisa kami manfaatkan dengan maksimal karena kondisi hulu migas juga seperti ini. Kendati demikian, kami paham kalau Pemerintah memiliki maksud baik dengan membentuk kawasan tersebut dan kami harap bisa segera menikmati dengan penuh,” jelas Marjolijn, Rabu (11/5).
Beberapa insentif yang diberikan di dalam kawasan tersebut adalah bebas pungutan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI), pembebasan cukai bagi perusahaan yang ingin masuk ke kawasan PLB, pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau Pajak Petambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPNBM) bagi barang yang dipindahkan dari kawasan PLB satu ke PLB lainnya.
Jokowi sendiri sebelumnya telah meresmikan 11 PLB yang tersebar di lima provinsi di Indonesia. Dua dari 11 PLB tersebut digunakan untuk kepentingan migas, yaitu Tanjung Batu dan Balikpapan yang dikelola masing-masing oleh PT Petrosea Tbk dan PT Pelabuhan Penajam.
Eksplorasi | CNNindonesia | Aditya
