Eksplorasi.id – Menteri BUMN Erick Thohir sebaiknya mempertimbangkan satu nama untuk tetap membantu dirinya dalam mengelola sejumlah sektor di BUMN, baik tetap menjadi deputi atau duduk di jajaran direksi di perusahaan BUMN.
Sebelumnya beredar rumor sejumlah nama soal rotasi di kalangan BUMN, mulai dari sekretaris menteri hingga deputi di Kementerian BUMN yang geser menjadi dirut atau wadirut perusahaan BUMN.
Nama yang patut dipertimbangkan oleh Erick Thohir tersebut adalah Ahmad Bambang. Direktur Eksekutif Eksplorasi Institute Heriyono Nayottama mengatakan, Kementerian BUMN atau perusahaan BUMN kelas 1 sangat butuh figur Ahmad Bambang.
“Rekam jejak Ahmad Bambang terbukti sangat mumpuni, mulai dari jabatan direktur pemasaran, wadirut, hingga komisaris di PT Pertamina (Persero), sampai menjadi salah satu deputi di Kementerian BUMN, dan kini duduk sebagai komisaris utama (komut) di PT Pelindo III (Persero),” kata Heriyono di Jakarta, Selasa (19/11).
Penjelasan Heriyono, banyak pihak tidak mengetahui bahwa Ahmad Bambang adalah figur di balik sejumlah program besar, misalnya ketika Pertamina meluncurkan Pertalite dan juga soal BBM satu harga di wilayah Papua.
“Ahmad Bambang yang membuat ide Pertalite dan dia pula yang berani mengeksekusi ketika Presiden Jokowi menginginkan adanya persamaan harga BBM jenis premium di semua wilayah di Indonesia, terutama di Papua. Belum lagi soal transformasi di tubuh BUMN karya dan sarana perhubungan,” jelas dia.
Heriyono menambahkan, Ahmad Bambang melakukan transformasi di tubuh BUMN karya dan sarana dengan konsep d’Gil (Ide Gila).
“Ahmad Bambang mengutamakan hubungan personal dan persahabatan di berbagai lini. Hasilnya bisa dilihat pertumbuhan BUMN tersebut serta bagaimana para pimpinan BUMN tersebut menilai yang bersangkutan,” terang dia.
Sekedar informasi, Ahmad Bambang diberhentikan oleh menteri BUMN sebelumnya, Rini Mariani Soemarno, dari jabatan deputi Bidang Usaha Konstruksi, Sarana dan Prasarana Perhubungan (KSPP) Kementerian BUMN pada medio September 2019
Sebagai ‘gantinya’, Ahmad Bambang ditunjuk sebagi komut Pelindo III di bulan yang sama. Pemberhentian Ahmad Bambang oleh Rini Soemarno dengan alasan kesehatan.
Alasan pemberhentian karena kesehatan menjadi tidak masuk akal karena sebelumnya pada Maret dan April 2019 Ahmad Bambang telah melakukan uji kesehatan di RSCM yang dilakukan oleh Tim Dokter Terpadu (dibentuk oleh menteri Kesehatan) atas permintaan menteri PAN-RB.
Berdasarkan hasil uji kesehatan yang dilakukan tersebut, tim dokter RSCM Kementerian Kesehatan memberikan rekomendasi bahwa Ahmad Bambang lulus uji kesehatan dan psikologi yang diminta.
“Bahwa kesehatan sebagai alasan tidak bisa kerja itu dibantah dengan hasil pemeriksaan tim dokter RSCM yang dibentuk menteri Kesehatan,” tegas Heriyono.
Terpisah, Ahmad Bambang memberikan penjelasan, “Padahal pada saat saya uji kesehatan di RSCM pada Maret, kesehatan saya baik-baik saja. Tim dokter mengatakan saya masih direkomendasikan untuk melanjutkan tanggungjawab sebagai deputi KSPP.”
Ahmad Bambang mengaku heran dan tidak paham kenapa kemudian kesehaatan menjadi alasan untuk mencopotnya dari kursi deputi KSPP.
Di satu sisi, terdapat enam deputi Kementerian BUMN yang resmi dicopot. Sedangkan satu orang lagi masih menunggu proses administrasi.
Enam deputi yang dicopot antara lain Deputi Bidang Usaha Industri Agro dan Farmasi Wahyu Kuncoro, Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan dan Pariwisata Edwin Hidayat Abdullah, dan Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media Fajar Harry Sampurno.
Kemudian, Deputi Bidang Usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan Ahmad Bambang, Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Konsultan Gatot Trihargo, serta dan Deputi Bidang Infrastruktur Bisnis, Hambra.
Sementara satu yang masih menunggu proses administrasi ialah Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Aloysius Kiik Ro.
Ahmad Bambang karena sudah diberhentikan sejak September 2019, sehingga tidak termasuk rombongan deputi yang dialihtugaskan kesejumlah BUMN tersebut.
Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga pada Senin (18/11) berkomentar, para mantan deputi itu nanti akan ditempatkan di perusahaan sebagai direksi. Namun detailnya masih harus menunggu rapat umum pemegang saham (RUPS).
Reporter: Sam.