Eksplorasi.id – Lembaga swadaya masyarakat (LSM) Sawit Watch menunggu komitmen nyata dari pemerintah untuk benar-benar menghentikan ekspansi perkebunan kelapa sawit sehingga tidak boleh ada lagi area konsesi yang ditanami budi daya perkebunan tersebut.
Siaran pers Sawit Watch yang diterima di Jakarta, Kamis, menyebutkan, lembaga swadaya masyarakat itu menyambut baik seruan pemerintah melalui pernyataan Presiden Joko Widodo yang menghendaki tidak boleh ada lagi konsesi yang meminta dipakai untuk kelapa sawit.
Menurut LSM tersebut, pernyataan kuat dari Presiden Jokowi merupakan langkah nyata dalam proses perbaikan tata kelola hutan, perizinan, dan investasi perkebunan skala luas di Indonesia sehingga diharapkan hal itu dapat segera diimplementasikan.
Sawit Watch selama ini telah menyerukan penghentian ekspansi perkebunan kelapa sawit dan fokus pada optimalisasi hasil dari perkebunan yang telah ada, serta mendorong proses hilirasasi industri sawit Indonesia.
Selain itu, Sawit Watch juga berpendapat bahwa seruan Presiden ini sebagai salah satu bentuk tindak lanjut komitmen pemerintah dalam berbagai Konferensi Tingkat Tinggi Perubahan Iklim terakhir di Paris tahun 2015.
Seruan untuk menghentikan ekspansi perkebunan kelapa sawit dan lebih berfokus pada optimalisasi bukan tanpa sebab, karena meski Indonesia sebagai produsen minyak sawit terbesar di dunia, namun masih jauh kalah produktivitasnya dibandingkan Malaysia.
Berdasarkan data Sawit Watch, luasan perizinan perkebunan kelapa sawit di Indonesia saat ini diperkirakan sudah mencapai 15,9 juta hektare dan diperkirakan rencana perluasan akan menambah luasan mencapai 22,9 juta hektare sampai dengan tahun 2020.
Ekspansi perkebunan sawit skala besar selama ini menimbulkan banyak dampak negatif baik dalam aspek sosial seperti konflik sosial, serta lingkungan hidup seperti deforestasi, degradasi daya dukung lingkungan, kebakaran hutan, serta kerusakan pada ekosistem gambut.
Untuk itu, Pernyataan Presiden Jokowi tersebut perlu ditindaklanjuti, dan dibarengi dengan komitmen nyata dan pengawalan implementasi moratorium tersebut.
Sementara itu, Kepala Greenpeace Indonesia Longgena Ginting mengatakan, pernyataan Presiden Jokowi menyiratkan pengakuan bahwa hutan Indonesia telah menghilang dengan cepat sekali dan untuk mengatasinya dibutuhkan perlindungan mendesak.
Untuk itu, Greenpeace juga mendesak peningkatan keterbukaan data kehutanan termasuk konsesi tambang, kelapa sawit dan HTI merupakan prasyarat penting dalam melaksanakan dan mengawasi rencana presiden ini. “Greenpeace berharap data-data yang sejak lama ditutupi ini dapat segera dipublikasikan,” kata Longgena.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengatakan pemerintah berencana memoratorium pemberian izin konsesi lahan kelapa sawit di sejumlah provinsi Indonesia.
“Tadi saya ‘bisikin’ Menteri Lingkungan Hidup, kemarin kita sudah moratorium lahan gambut, sudah. Sekarang siapkan lagi moratorium kelapa sawit,” kata Jokowi saat memberikan arahan dalam pencanangan Gerakan Nasional Penyelamatan Tumbuhan dan Satwa Liar di Pulau Karya, Kepulauan Seribu, Jakarta, Kamis (14/4).
Presiden menjelaskan nantinya pengusaha maupun petani sawit tidak diperbolehkan meminta lahan untuk konsesi tanaman komoditas tersebut.
Eksplorasi | Metrotvnews | Aditya
