• EKSPLORASI.ID
  • MONETER.ID
  • BANTEN.CO
Minggu, Juni 1, 2025
  • Login
EKSPLORASI.ID
  • HOME
  • BERITA
  • INDEPTH
  • RAGAM
  • ENGLISH NEWS
  • OPINI
  • VIDEO
  • FOTO
  • INFOGRAFIS
  • INDEKS
No Result
View All Result
  • HOME
  • BERITA
  • INDEPTH
  • RAGAM
  • ENGLISH NEWS
  • OPINI
  • VIDEO
  • FOTO
  • INFOGRAFIS
  • INDEKS
No Result
View All Result
EKSPLORASI.ID
No Result
View All Result
Home BERITA

Mau Cabut Subsidi Solar, ‎ESDM Belum Lapor Kemenkeu

by Eksplorasi.id
16 Maret 2016
in BERITA
0
Mau Cabut Subsidi Solar, ‎ESDM Belum Lapor Kemenkeu
0
SHARES
47
VIEWS
Share on WhatsappShare on Facebook

Eksplorasi.id – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menanggapi rencana mencabut subsidi bahan bakar minyak (BBM) jenis Solar sebesar Rp 1.000 per liter saat ini. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) belum mendiskusikan rencana penghapusan subsidi Solar kepada Bendahara Negara tersebut.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu, Suahasil Nazara menegaskan, subsidi Solar di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016 sampai sekarang ini masih tetap Rp 1.000 per liter. Itulah kebijakan pemerintah yang sudah disepakati bersama anggota DPR RI.

“(Penghapusan) subsidi Solar belum dibicarakan. Di APBN 2016, ya tetap subsidi Solar Rp 1.000 per liter,” ucap Suahasil saat dihubungi di Jakarta, Rabu (16/3/2016).

Di sisi lain, pemerintah nampaknya belum memprioritaskan pencabutan subsidi Solar. Fokus pemerintah, khususnya Kemenkeu sekarang ini adalah menggolkan Rancangan Undang-undang (RUU) Tax Amnesty menjadi UU sehingga dapat segera diimplementasikan tahun ini.

Pasalnya pembahasan RUU Pengampunan Pajak di DPR masih alot, bahkan Menteri Keuangan (Menkeu) mengeluarkan skenario terburuk dari potensi kekurangan pendapatan negara hingga Rp 290 triliun apabila tax amnesty gagal diterapkan di 2016.

“Kita masih menunggu perkembangan tax amnesty dulu supaya bisa menghitung perkiraan penerimaan pajak ‎yang lebih tepat,” terang Suahasil.

Ketika ditanya mengenai kemungkinan terburuk tax amnesty gagal, lalu kesempatan atau alasan bagi pemerintah menghapus subsidi Solar sehingga bisa menghemat belanja Rp 16 triliun, Suahasil menampiknya.‎

“Ya tidak otomatis begitu logikanya. Seluruh rencana Kementerian/Lembaga nanti dibicarakan secara komprehensif,” tegasnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Askolani masih bungkam saat dimintai tanggapan perihal rencana pencabutan subsidi Solar oleh Kementerian ESDM, termasuk apakah saat ini adalah momentum yang tepat bagi pemerintah melenyapkan subsidi BBM Solar.

“Saya belum dapat informasi persis terkait hal tersebut‎. Nanti kitaa lihat setelah hal itu dibicarakan dengan ESDM. Sehingga kita bisa jawabnya dengan pas,” ujar Askolani.

Kepala Pusat Komunikasi ‎Publik Kementerian ESDM Sujatmiko sebelumnya mengatakan, rencana pencabutan subsidi untuk solar tersebut berasal dari wacana berbagai pakar energi. Untuk menyikapi momen penurunan harga minyak dunia, perlu dilakukan pengurangan subsidi lantaran harganya akan lebih murah.

“Mulai ada pemikiran dari pengamat selagi harga minyak turun saat untuk mengurangi subsidi solar. Ya munculkan besaran subsidinya diperhitungkan 1.000 per liter,” kata Sujatmiko.

Sujatmiko mengungkapkan, berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, jika subsidi pada solar dicabut pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2016, maka akan menghemat‎ anggaran Rp 16 triliun.

“Soal saat ini ada wacana untuk mengurangi subsidi solar Rp 1.000. Dan kalau ini, total subsidi kita di 2016 untuk solar sekitar Rp 16 triliun,” ujar dia.

Sujatmiko mengatakan, anggaran subsidi solar tersebut bisa dialihkan untuk membangun infrastruktur dan pengembangan ketahanan energi ‎melalui Dana Ketahanan Energi (DKE).
‎
“Karena kalau kurangi subsidi kita akan ada alokasi anggaran untuk program lain yang lebih tepat sasaran misalnya untuk DKE‎,” tutur dia.

Sujatmiko menambahkan, untuk menerapkan pencabutan subsidi tersebut pemerintah perlu melakukan kajian mendalam, selain itu juga akan membahas itu dengan DPR karena menyangkut dengan APBN.
‎
“Karena subsidi domain pemerintah dengan DPR dan perlu kajian yang mendalam. Oleh karenanya kita menunggu pembahasan dengan DPR,” tutur Jatmiko.

Eksplorasi | Liputan6 | Yudo

Tags: ESDMsolar
Eksplorasi.id

Eksplorasi.id

Next Post
KPK Minta Ribuan Izin Tambang Dicabut

KPK Minta Ribuan Izin Tambang Dicabut

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Recommended

PLN Tanda Tangani PJBTL Biogas 2 MW

PLN Tanda Tangani PJBTL Biogas 2 MW

9 tahun ago
Kementerian ESDM Minta Pertamina Gunakan ‘EOR’ Optimalkan Sumur Minyak Tua

SKK Migas Tutup 60 Sumur Minyak Ilegal di Jambi

8 tahun ago

Sering Dibaca

  • Dua BUMN Bangun PLTMH Senilai Rp 460 Miliar

    PLN Kembangkan Energi Mikro Hidro Di Sumba

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Ini Dia, Sumber Daya Alam Unggulan 11 Negara ASEAN

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Kapal Riset Geomarin 3 Lakukan Survei Gas Biogenik di Bali dan Lombok

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Ikut Berperan Atas Pembubaran Petral, Totok Nugroho Kini Jabat SVP ISC Pertamina

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Potensi Uranium Indonesia 77 Ribu Ton, Bisa Penuhi Kebutuhan Listrik 40 Tahun

    0 shares
    Share 0 Tweet 0

RSS Moneter.id

EKSPLORASI.ID

© 2020 Eksplorasi.id - REFERENSI BERITA ENERGI

Navigate Site

  • REDAKSI
  • KETENTUAN LAYANAN
  • PEDOMAN SIBER
  • HUBUNGI KAMI

Follow Us

No Result
View All Result
  • HOME
  • BERITA
  • INDEPTH
  • RAGAM
  • ENGLISH NEWS
  • OPINI
  • VIDEO
  • FOTO
  • INFOGRAFIS
  • INDEKS

© 2020 Eksplorasi.id - REFERENSI BERITA ENERGI

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Create New Account!

Fill the forms bellow to register

All fields are required. Log In

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In