Eksplorasi.id – Direktur Eksekutif ReforMiner Institute, Komaidi Notonegoro mengamati minimnya realisasi program pemerintah untuk pembangunan listrik 35.000 MW disebabkan lemahnya koordinasi dan dukungan stakeholder, terutama dari pemerintah daerah.
“Kendala di lapangan memang tidak sederhana, Karena itu diperlukan dukungan dari semua stakeholder, termasuk pemerintah daerah dimana pembangkit-pembangkit tersebut akan dibangun. Saya kira yang paling kritis adalah masalah pembebasan lahan dan perizinan di level daerah,” tutur Komaidi.
Berbagai kebijakan pemerintah yang memudahkan, diminta untuk dijaga. Sudirman menjelaskan, yang paling terasa hambatannya adalah pada proses eksekusi. Walau ada ruang untuk dilakukan percepatan.
Sudirman menuturkan, untuk saat ini konstruksinya sudah rampung 10 persen, atau sekitar 3.500 MW. Sementara itu, power purcahse agreement (PPA) sekitar 30 persen. Sedangkan sisanya, masih dalam persiapan pengadaan.
Eksplorasi | Aditya | Antara
