Eksplorasi.id – Wakil Ketua Komisi VII DPR Fadel Muhammad berpendapat bahwa proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap dan Pembangkit Listrik Tenaga Minyak Gas (PLTU/PLTMG) Timika sangat strategis sehingga harus dapat direalisasikan dalam waktu dekat.
“Itukan sangat strategis, jadi kita terus upayakan untuk secepatnya terealisasi,” kata Fadel Muhammad di Timika, Selasa.
Pada Senin (2/5) belasan anggota Komisi VII DPR menggelar pertemuan dengan jajaran Pemkab Mimika bertempat di Rumah Jabatan Bupati Mimika Eltinus Omaleng di kawasan Kampung Karang Senang-SP3, Distrik Kuala Kencana.
Selanjutnya pada Senin (2/5) malam, para wakil rakyat dari Senayan Jakarta juga menggelar pertemuan dengan jajaran Direksi PLN Regional Papua dan Papua Barat bertempat di Rimba Papua Hotel Timika.
Pertemuan itu juga menyinggung tentang nasib mega proyek PLTU Timika berkapasitas 4×7 mega watt dan proyek PLTMG Timika berkapasitas 2×20 mega watt yang belum direalisasikan sejak 2008 karena kendala lahan.
Fadel menilai pemerintah terkesan cukup lamban dalam memberi perhatian terhadap pembangunan infrastruktur kelistrikan dan juga infrastruktur di bidang minyak dan gas.
“Kita lihat lambat sekali pemerintah memberi perhatian terhadap hal ini. Kita ingin agar infrastruktur terutama listrik, minyak dan gas harus jalan dengan baik,” kata Fadel, politisi dari Partai Golkar itu.
Pemda bantu Dalam kesempatan itu, Fadel meminta pemerintah daerah di Papua agar membantu memberikan kemudahan-kemudahan bagi para investor yang ingin berinvestasi di bidang pengelolaan sumber daya minyak dan gas bumi.
“Tolong Pemda memberikan kemudahan-kemudahan bagi mereka. Jangan karena adat ini dan adat itu lalu pada akhirnya investor enggan memproses investasinya,” kata Fadel.
Dari laporan SKKH Migas, katanya, banyak perusahaan yang melakukan eksplorasi migas di wilayah Papua dan Papua Barat pada akhirnya memutuskan untuk tidak menindaklanjuti kegiatan usaha mereka karena berbagai alasan.
“Ada dua hal utama yang menjadi alasan mereka yaitu proses perizinannya terlalu bertele-tele, terlalu panjang dan tidak ada kemudahan sama sekali. Ini kan frontir area. Kita minta hapuskan semua opstekel atau hambatan-hambatan investasi. Terutama pada masa eksplorasi, harus nol, zero cost, zero tax seperti di negara-negara lain,” kata Fadel Muhammad yang juga pernah menjabat Gubernur Provinsi Gorontalo itu.
Eksplorasi | Aditya | Antara
