Eksplorasi.id – Sejumlah nelayan di Desa Belolaut Muntok meminta DPRD Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mendorong dihentikannya operasional ponton isap produksi (PIP) yang melakukan penambangan timah di wilayah perairan laut desa itu.
“Polemik penambangan di wilayah laut menggunakan PIP yang dikelola BUMD Bangka Barat Sejahtera kami harap segera diakhiri karena akan merugikan warga nelayan. Kami berharap DPRD Kabupaten mendengarkan keluhan warga nelayan,” kata Antoni, tokoh masyarakat nelayan Belolaut di Muntok, Senin.
Hal ini dikatakannya pada audiensi antara sekitar 100 warga nelayan dengan anggota DPRD setempat yang digelar di Kantor DPRD kompleks Pemkab Bangka Barat mulai pukul 14.30 hingga 16.00 WIB.
“Hasil tangkapan kami terus berkurang, terumbu karang dan ekosistem laut akan semakin rusak terkena dampak aktivitas penambangan tersebut,” kata dia.
Selain itu, kata dia, operasional PIP telah menimbulkan polemik sosial di tengah masyarakat yang bisa mengakibatkan situasi keamanan dan ketertiban tidak kondusif.
Perwakilan nelayan tolak tambang laut tersebut diterima sejumlah anggota DPRD Kabupaten setempat, antara lain Ketua Komisi II Yuhanis, Dafitri, Nendar Firdaus, Rusdian, M Kasim, Adi Sucipto, Alha Agus.
“Kami berjanji akan menindaklanjuti masukan masyarakat dan akan melakukan pembahasan lebih lanjut terkait operasi PIP agar tidak terjadi konflik horizontal antardua kelompok masyarakat di desa tersebut,” kata Yuhanis.
Eksplorasi | Antara | Epung
