Eksplorasi.id – Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) bakal ketambahan pekerjaan baru. Pekerjaan baru itu terkait dengan pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter).
Rapat koordinasi yang berlangsung di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, kemarin, disepakati, perizinan pembangunan smelter bakal diserahkan ke BKPM yakni melalui pelayanan terpadu satu pintu (PTSP).
Rapat dipimpin langsung Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution dan dihadiri juga oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Menteri Perindustrian Saleh Husin, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani serta Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong.
Menteri Perindustrian Saleh Husin mengatakan selama ini investor sering bingung mengurus izin pembangunan smelter. Pasalnya, izin pembangunan smelter saat ini dikeluarkan oleh dua kementerian, yakni izin usaha pertambangan (IUP) oleh Kementerian ESDM dan izin usaha industri (IUI) oleh Kemenperin.
“Kita dorong agar investasi smelter cukup ke BKPM. Selama ini bingung lewat izin IUI Kemenperin atau IUP dari ESDM. Kita akan konsolidasikan,” ucap Saleh seusai rapat.
Saat ini, kata dia, sudah 20 smelter yang berproduksi di Indonesia. Jumlah smelter itu merupakan smelter untuk nikel, bauksit, dan mangan.
Saleh pun menyebut pembangunan smelter akan dipacu sesuai jadwal, tidak mundur dari 2017. Pasalnya, PP 77/2014 sudah menyatakan pembangunan smelter paling lambat 3 tahun setelah peraturan terbit, alias 2017. “PT Sulawesi Mining Investment di Morowali sudah bangun tahap I, 300 ribu ton kapasitasnya. Sekarang bangun 600 ribu ton lagi. Itu ke arah stainless steel. Bauksit juga di Ketapang, Juni-Juli sudah mulai commisioning. Itu harus dihargai,” paparnya.
Di tempat sama, Menteri ESDM Sudirman Said mengatakan pelimpahan izin pembangunan smelter ke BKPM akan masuk revisi UU Mineral dan Batu Bara. Dia pun menilai pihaknya akan tetap konsisten dengan hilirisasi. Namun, Sudirman enggan berkomentar terkait tenggat pembangunan seluruh smelter pada 2017. “Nanti kita akan lihat karena prinsipnya tetap jaga hilirisasi.”
Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menyatakan pihaknya akan memberi insentif tax allowance kepada pengusaha yang ingin membangun smelter. “Kalau produknya lebih hilir lagi, nilainya lebih tinggi, baru dipertimbangkan untuk tax holiday.”
Eksplorasi | Detik | Aditya
