Eksplorasi.id – Percakapan antara Menteri BUMN Rini Soemarno dan Direktur Utama PT PLN (Persero) ramai beredar di media sosial pada Jumat (27/4).
Bocoran percakapan tersebut menjadi viral karena menyebut adanya keterlibatan kakak kandung Rini Mariani Soemarno, yaitu Ari Hernanto Soemarno, dalam pembagian saham proyek FSRU untuk PT Pertamina (Persero) dan PLN.
Pertamina membantah adanya keterlibatan Ari Soemarno dalam proyek FSRU Pertamina. Salah satu proyek FSRU Pertamina yang juga melibatkan PLN adalah FSRU untuk proyek PLTGU Jawa 1.
Presiden Direktur Pertamina Power Indonesia Ginanjar membantah adanya keterlibatan Ari Soemarno dalam proyek FSRU Jawa 1. Dia juga menyebut lahan yang akan digunakan Pertamina membangun FSRU bukanlah milik Ari Soemarno.
“Di proyek IPP-FSRU Jawa 1 tidak ada sama sekali keterlibatan,” kata Ginanjar kepada Kontan, baru-baru ini, seperti dilansir dari Tribunnews.com.
Proyek FSRU Jawa 1 merupakan bagian dari proyek PLTGU Jawa I yang dimenangkan oleh konsorsium Pertamina-Marubeni-Sojitz. Pembangkit ini berkapasitas 2×800 Megawatt (MW).
Selain proyek FSRU Jawa 1, Ari Soemarno juga disebut-sebut terlibat dalam pembangunan proyek regasifikasi dan terminal LNG di Bojonegara, Banten. Namun mengenai hal ini, Ginanjar enggan berkomentar.
Ari Soemarno yang dituding sebagai dalang dari pengaturan saham di proyek-proyek Pertamina dan PLN enggan berkomentar.
Ari bilang, kejelasan mengenai rekaman antara Rini Soemarno dan Sofyan Basir yang melibatkan namanya sudah dijawab oleh Kementerian ESDM. “Tidak ada tambahan. Kan sudah ada press release dari Kementerian BUMN,” ujar Ari kepada Kontan.
Sebelumnya, Kementerian BUMN melalui siaran pers langsung mengklarifikasi mengenai percakapan tersebut. Kementerian BUMN menyebut percakapan Menteri BUMN dan Dirut PLN sengaja diedit sedemikian rupa dengan tujuan memberikan informasi yang salah dan menyesatkan.
Kementerian BUMN menegaskan bahwa percakapan tersebut bukan membahas tentang ‘bagi-bagi fee‘ sebagaimana yang dicoba digambarkan dalam penggalan rekaman suara tersebut.
Sekretaris Kementerian BUMN Imam Apriyanto Putro membenarkan, Menteri BUMN Rini Soemarno dan Dirut PLN Sofyan Basir melakukan diskusi mengenai rencana investasi proyek penyediaan energi yang melibatkan PLN dan Pertamina.
Namun dalam diskusi tersebut, baik Menteri BUMN Rini Soemarno maupun Dirut PLN Sofyan Basir memiliki tujuan yang sama yaitu memastikan bahwa investasi tersebut memberikan manfaat maksimal bagi PLN dan negara, bukan sebaliknya untuk membebani PLN.
Percakapan utuh yang sebenarnya terjadi ialah membahas upaya Dirut PLN Sofyan Basir dalam memastikan bahwa sebagai syarat untuk PLN ikut serta dalam proyek tersebut adalah PLN harus mendapatkan porsi saham yang signifikan.
Sehingga PLN memiliki kontrol dalam menilai kelayakannya, baik kelayakan terhadap PLN sebagai calon pengguna utama, maupun sebagai pemilik proyek itu.
Dalam perbincangan yang dilakukan pada tahun lalu itu, Menteri Rini secara tegas mengungkapkan bahwa hal yang utama ialah BUMN dapat berperan maksimal dalam setiap proyek yang dikerjakan.
Proyek penyediaan energi ini pada akhirnya tidak terealisasi karena memang belum diyakini dapat memberikan keuntungan optimal, baik untuk Pertamina maupun PLN.
“Kami tegaskan kembali bahwa pembicaraan utuh tersebut isinya sejalan dengan tugas Menteri BUMN untuk memastikan bahwa seluruh BUMN dijalankan dengan dasar good corporate governance (GCG),” kata Imam.
Sementara itu, Rini Soemarno mengaku telah melaporkan kepada kepolisian terkait tindakan penyebar rekaman pembicaraannya dengan Dirut PLN Sofyan Basir. “Jadi sekarang sudah diserahkan kepada polisi prosesnya,” ungkap Rini, Rabu (2/5), dikutip dari CNNIndonesia.com.
Pelaporan itu dilakukan melalui kuasa hukumnya yang baru dia tunjuk kemarin, Selasa (2/5). Rini belum bisa memberikan komentar lebih rinci dan akan menunggu hasil penyelidikan dari pihak kepolisian. “Jadi sekarang kami menunggu saja secara hukum dari polisi.”.
Secara terpisah, Staf Khusus III Kementerian BUMN Wianda Pusponegoro menjelaskan salah satu hal yang diadukan terkait kesengajaan mengatur isi percakapan yang dibuat agar seolah-olah mengindikasikan hal yang tidak sewajarnya.
“Kedua, ini kan juga berdampak langsung pada kredibilitas Bu Rini sebagai menteri BUMN. Jadi ada pencemaran nama baik,” terang Wianda.
Tak hanya Rini Soemarno, Wianda mengatakan, rekaman itu juga menyangkut kredibilitas Kementerian BUMN dan PLN. Makanya, Rini Soemarno secara tegas meminta kepolisian untuk menindaklanjuti kasus ini.
Sebelumnya, Sofyan menduga rekaman tersebut berasal dari tindakan penyadapan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab terhadap pembicaraan yang dilakukannya melalui sambungan telepon.
Menurutnya, rekaman itu membahas mengenai proyek terminal penyimpanan (storage) LNG Bojonegara, Cilegon, Banten, yang telah dibatalkan. Namun, Sofyan menegaskan pembicaraan tersebut dilakukan demi kepentingan perseroan dan tidak ada tindakan pelanggaran.
Reporter: Sam
