PT PLN EPI bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengolah sampah organik menjadi Bahan Bakar Jumputan Padat (BBJP) sebagai substitusi batu bara (co-firing) di Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU).
“Pihaknya aktif melakukan kerja sama dengan berbagai pihak untuk memperkuat rantai pasok biomassa,” kata Direktur Utama PLN EPI Iwan Agung Firstantara di Jakarta, Selasa (13/8).
Jelasnya, teknologi co-firing merupakan terobosan mutakhir untuk mengurangi persoalan sampah kota sekaligus menekan emisi di pembangkit listrik dengan mengganti penggunaan batu bara dengan biomassa.
“Sebagai entitas yang bertugas menjamin rantai pasok bahan baku untuk pembangkit listrik, PLN EPI melakukan berbagai inovasi untuk mendukung pemerintah dalam reduksi emisi karbon serta meningkatkan ekonomi sirkuler,” ujar Iwan.
“Teknologi co-firing yang kami terapkan merupakan terobosan mutakhir yang tidak hanya mengurangi persoalan sampah kota, tetapi juga berkontribusi dalam menekan emisi di pembangkit listrik dengan menggantikan penggunaan batu bara dengan biomassa,” ujar Iwan.
Sementara itu, Vice President Produksi dan Rantai Pasok Biomassa PT PLN EPI Erfan Julianto mengatakan bahwa pelaksanaan uji coba dan commisioning bisa dilaksanakan di akhir Desember 2024 atau Januari 2025.
“Saat ini kita memang melakukan proses tender pengadaan ada tahapan administrasi, evaluasi teknis kita estimasikan untuk signing contract untuk calon pelaksanaan pekerjaan dilaksanakan di awal September ini, selanjutnya fabrikasi dan kegiatan konstruksi kurang lebih 3 bulan,” kata Erfan.
Erfan menambahkan dari sisi PLN atau pembangkit, limbah jika dikelola dengan baik bisa menjadi sumber keuntungan.
“Artinya, PLN EPI memanfaatkan sampah dengan konsep ekonomi sirkuler. Sebagian besar limbah pertanian, perkebunan, dan limbah industri perkayuan dapat menjadi bahan bakar. Dengan demikian, limbah bisa bernilai ekonomis dan menjadi tambahan pendapatan bagi masyarakat yang mampu mengelola dan memanfaatkannya dengan baik,” jelasnya.
Ketua Subkelompok Pengembangan Fasilitas Teknis Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta, Fahmi Hermawan mengatakan bahwa kolaborasi dalam melaksanakan proses pengolahan sampah sangat dibutuhkan. Pemerintah, badan usaha swasta, maupun masyarakat perlu berkolaborasi untuk mengelola sampah dari hulu sampai hilir. Dengan demikian, pengelolaan sampah dapat berjalan dengan baik, khususnya di Jakarta.
“Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri dan akan terlihat lebih capek jika hanya bekerja sendiri. Sesuai aturan, ada masyarakat, ada pemerintah, dan ada badan usaha. Bagaimana kita bisa berkolaborasi sehingga pengelolaan sampah ini sebenarnya bisa jadi mudah. Dengan koordinasi yang baik, kita bisa menghemat sumber daya semuanya,” tambah Fahmi.
Diketahui, kerja sama dengan Pemda DKI, saat ini memasuki tahap pelaksanaan kajian dan feasibility study terkait inputan sampah yang ada di TPS 3R Pesanggrahan menjadi BBJP, kemudian dilanjutkan dengan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Program Pengolahan Sampah menjadi Bahan Bakar Jumputan Padat.
Melalui kerja sama ini maka sampah yang masuk ke TPS Pesanggarahan yang sebagian besar merupakan sampah organik perumahan mampu direduksi menjadi bahan bernilai ekonomis.
Dalam proses penerapannya nanti saat mulai commissioning, akan dilaksanakan uji coba di PLTU Lontar di Tangerang dan nanti sebagian juga akan dikoordinasikan kembali. Artinya produk selain BBJP ini bisa di-offtake oleh industri semen yang ada di sekitar Jakarta.
