Eksplorasi.id – Pemerintah tidak bisa serta merta menurunkan harga gas. Pasalnya, jika harga gas di hulu kurang ekonomis, bisa dipastikan investor enggan melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi gas bumi di Tanah Air.
Pendapat itu dilontarkan anggota Komisi VII DPR Satya Widya Yudha dalam sebuah diskusi sektor gas di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Minggu (9/10).
“Jangan sampai penurunan harga gas untuk industri di hilir merusak iklim investasi di sektor hulu migas. Kita harus berpikir, kalau pemerintah ingin gas jadi pendorong ekonomi, kita juga perlu memperhatikan kondisi di hulu. Misal kalau minta gas dari Blok Masela harganya USD 3 per MMBtu, pasti blok itu tidak akan dikembangkan,” kata dia.
Satya menyarankan, jika harga gas di industri ingin murah, mungkin pemerintah bisa memberikan subsidi. Langkah serupa dilakukan di Malaysia. Mereka (Malaysia) menggelontorkan subsidi gas untuk industri lewat Petronas, makanya harga gas di sana bisa lebih murah dibanding Indonesia,” jelas dia.
Sebelumnya, dalam rapat terbatas pada 4 Oktober lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta harga gas untuk industri di dalam negeri turun jadi USD 6 per MMBtu dari rata-rata saat ini USD 9,5 per MMBtu.
Di tempat yang sama, Direktur Indonesian Petroleum Association (IPA) Sammy Hamzah berkomentar, penurunan harga gas harus mempertimbangkan tingkat keekonomian lapangan sumber gas.
Penjelasan Sammy, ada lapangan yang tingkat kesulitannya tinggi, sehingga pengembangannya baru mencapai skala keekonomian kalau harga gas di atas USD 6 per MMBtu.
“Kalau harga di hulu saja sudah USD 6 per MMBtu, tentu sampai di industri di atas itu. Perlu diingat, harga gas di tiap lapangan sudah terikat kontrak. Besarnya harga ditetapkan oleh pemerintah juga melalui menteri ESDM. Aturan kontrak harus dihormati, perubahan perlu disepakati oleh pemerintah dan kontraktor migas,” jelas dia.
Senada dengan Satya, Sammy menegaskan bahwa jika presiden memutuskan harga gas di industri menjadi USD 6 per MMBtu tidak semudah dan sesederhana yang diucapkan.
“Kami di industri hulu migas, setiap mau jual atau keluar biaya harus diatur pemerintah. Setiap lapangan keekonomiannya beda-beda, harga gas di hulu yang di atas USD 6 per MMBtu ditentukan pemerintah juga,” ungkap dia.
Sammy menegaskan, meskipun pemerintah mengurangi bagiannya sampai nol, namun jika tingkat keekonomian di hulu sudah berada di leval USD 7 per MMBtu, paling harga gas tersebut bisa turun hanya USD 10 sen per MMBtu. “Belum lagi soal transportasi gas dari hulu ke industri, nggak gratis. Tidak semudah itu,” jelasnya.
Reporter : Ponco Sulaksono
