Eksplorasi.id – Ignasius Jonan dan Wakil Menteri Arcandra Tahar sebagai menteri dan wakil menteri ESDM dihadapkan pada persoalan berat menyangkut keberlangsungan perusahaan migas dan tambang asal Amerika Serikat (AS) yang beroperasi di Tanah Air.
Hal itu diungkapkan oleh Ferdy Hasiman, peneliti dari Alpha Research Database Indonesia, dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu (16/10).
Dia menjelaskan, sejumlah proyek milik perusahaan asal Negeri Paman Sam yang perlu menjadi fokus utama orang nomor satu dan dua di Kementerian ESDM misalnya proyek Indonesia Deepwater Development (IDD).
Proyek IDD dikembangkan oleh Chevron Indonesia Company (Cico) di Cekungan Kutai, Kalimantan Timur.
Kemudian, pengembangan Blok East Natuna yang di dalamnya ada ExxonMobil. Lalu ada juga perpanjangan kontrak dan investasi underground di Grasberg, Papua oleh PT Freeport Indonesia.
“Total nilai proyek tiga perusahaan itu sangat fantastis, bisa mencapai USD 50 miliar atau setara Rp 650,55 triliun (kurs Rp 13.011). PT FI misalnya akan menggelontorkan dana hingga USD 2,5 miliar untuk pembangunan smelter di Gresik. Itu belum termasuk pembangunan tambang underground,” jelas dia.
Di satu sisi, jelas dia, perlambatan sejumlah proyek migas akan sangat berpengaruh pada defisit minyak dan gas. Menurut Ferdy, percepatan proyek-proyek besar tersebut akan berpotensi meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
Khusus sektor migas, terang Ferdy, pemerintah saat ini dihadapkan pada sejumlah defisit. Pendapat dia, defisit bisa dicegah jika proyek-proyek gas berskala besar beroperasi secara komersial sesuai jadwal.
“Kita lihat saja pada 2014. Nilai impor gas alam Indonesia sudah di atas USD 3 miliar. Ini tentu jangan dianggap sepele, karena tren peningkat impor gas kita cukup mencemaskan,” ungkap dia.
Sekedar ilustrasi, pada 2003, impor gas hanya USD 21,5 juta, tetapi pada 2010 membengkak menjadi USD 863 juta, meningkat USD 1,4 miliar (2011), USD 3,08 miliar (2012) dan naik lagi akhir 2013, menjadi USD 3,21 miliar.
Reporter : Diaz
