Eksplorasi.id – Duta Joko Widodo mengecam keras tindakan pemasangan segel di pintu ruang kerja Wakil Komisaris PT Pertamina (Persero) Arcandra Tahar yang dilakukan Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB).
Koordinator Nasional Duta Joko Widodo Joanes Joko mengatakan, tindakan FSPPB ini bisa menjadi yurisprudensi untuk BUMN lain.
“Negara dalam hal ini tidak boleh kalah. Serikat Pekerja seharusnya independen dan tidak larut dalam konflik kepentingan yang terjadi,” kata dia dalam keterangan tertulis kepada Eksplorasi.id, Kamis (9/3).
Joanes mendesak pihak yang berwenang diminta untuk memeriksa para pelaku untuk mencari motif di balik penyegelan tersebut.
Duta Joko Widodo pun mensinyalir bahwa tindakan yang dilakukan FSPPB bukan akibat tapi memang sengaja didesain oleh pihak-pihak yang selama ini diuntungkan dengan ‘bancakan’ yang terjadi di Pertamina.
“Sudah bukan rahasia lagi bahwa bisnis migas di Pertamina adalah benang kusut melibatkan banyak kepentingan. Saat ini pemerintah sebagai pemilik modal sedang mengurai benang kusut tersebut dengan mewujudkan reformasi tata kelola perusahaan yang baik,” ujar dia.
Namun, imbuh dia, tampak sekali penentangan oleh pihak-pihak yang dirugikan dengan langkah pemerintah tersebut.
“Kami semakin yakin, bahwa usulan membentuk Tim Audit Independen menjadi sangat dibutuhkan. Kami akan berkoordinasi dengan organ relawan lainnya yang peduli pada transparansi dan bisnis migas yang sehat untuk mengawalnya,” katanya.
Hal ini, lanjut Joanes, demi terciptanya Pertamina sebagai BUMN yang sehat dan transparan, sehingga bisa memberikan kontribusi terbik bagi rakyat Indonesia.
Reporter : Samsul
