Eksplorasi.id – Terkait dengan adanya pro dan kontra skema pengelolaan Blok Masela antara darat (onshore) dan laut (offshore) yang terus terjadi. Namun, Presiden Joko Widodo bakal memutuskan pada tahun 2018 mendatang.
Hal tersebut seperti yang dikemukakan oleh Ketua Bidang Energi Sekretariat Nasional (Seknas) Jokowi, Tumpak Sitorus di Jakarta.
Tumpak menegaskan, skema Blok Masela harus menggunakan skema darat atau onshore. Hal ini dengan pertimbangan nawa cita dan janji presiden Jokowi untuk membangun Indonesia dari pinggir.
“Ide Jokowi membangun dari pinggir, butir ketiga nawa cita itu membangun dari pinggir, titik. Jadi harus onshore. Iya Jokowi harus ambil onshore untuk kepentingan rakyat banyak,” tuturnya.
Hingga saat ini, Tumpak mengungkapkan, Presiden Jokowi sedang mengumpulkan para ahli untuk melakukan kajian secara mendalam mengenai keuntungan dan kerugian pengembangan Blok Masela secara onshore maupun offshore.
“Keputusan Blok Masela ada di tangan Presiden saat ini, baik sebagai kepala negara maupun kepala pemerintahan. Kita dorong supaya Presiden Jokowi memutuskan polemik ini dengan penuh kehati-hatian,” imbuhnya.
Namun, tegasnya, sikap Seknas Jokowi terhadap polemik Blok Masela adalah condong kepada pengelolaan blok gas yang dinilai paling menguntungkan masyarakat sekitar Blok Masela, yakni secara onshore.
“Kami setuju jika itu menguntungkan masyarakat Masela, kami setuju di darat, tapi tidak ada tenaga skillnya. Mendikbud, Menperin, Menaker, harus menyambung juga, agar Masela tidak dinikmati orang luar, harus didik cepat. Masyarakat di Maluku hanya berapa, harus dipercepat proses pendidikannya,” pungkasnya.
Eksplorasi | Kompas | Aditya
