Eksplorasi.id – Kebijakan relaksasi ekspor sudah mengarah pada ‘perampokan minerba mentah’ dari Bumi Indonesia.
Pasalnya, sudah lebih 70 tahun lamanya kekayaan alam yang dikandung Ibu Pertiwi telah dikeruk secara besar-besaran dan diekspor dalam bentuk minerba mentah.
Hal itu ditegaskan oleh Fahmy Radhi, peneliti Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan UGM, dalam keterangan tertulis yang dikirim ke Eksplorasi.id, Selasa (17/1).
Dia mengatakan, nilai tambah ekspor minerba mentah yang dinikmati bangsa ini teramat rendah, sedangkan keuntungan perusahaan berlipat-lipat.
“Ekspor minerba mentah menyebabkan negara menanggung opportunity loss, yang sesungguhnya merupakan bentuk perampokan atas kekayaan alam Indonesia secara legal,” kata dia.
Fahmy menjelaskan, PP No 1/2017 tentang Kegiatan Usaha Pertambangan dan Permen ESDM No 5/2017 yang memberikan kelonggaran (relaksasi) ekspor minerba mentah selama lima tahun ke depan terhitung sejak Januari 2017, jelas melanggar undang-undang yang ada.
“Padahal, UU No 4/2009 tentang Pertambangan Minerba jelas-jelas telah melarang ekspor minerba mentah, tanpa diolah dan dimurnikan di smelter dalam negeri. Tidak diragukan lagi bahwa PP No 1/2017 dan Permen ESDM No 5/2017 telah melanggar UU No 4/2009,” tegas dia.
Fahmy berkomentar, guna mencegah upaya perampokan kekayaan alam secara legal, pihaknya mendesak kepada Presiden Joko Widodo untuk secara arif meninjau ulang PP No 1/2017 dan Permen ESDM No 5/2017.
“Kembalilah ke jalan yang benar dengan tetap menerapkan UU No 4/2009, yang melarang ekspor minerba mentah tanpa diolah dan dimurnikan di smelter dalam negeri. Kami juga menyerukan kepada segenap komponen bangsa untuk meneriakkan secara berjamah #Setop Legalisasi Perampokan Minerba Mentah dari Bumi Indonesia,” ujar dia.
Reporter : Samsul
