Eksplorasi.id – Mahkamah Agung Inggris telah mengizinkan masyarakat yang tinggal di Delta Niger untuk mengajukan gugatan terhadap Royal Dutch Shell (Shell) di pengadilan Inggris atas tumpahan minyak oleh anak perusahaannya yang menurut mereka membahayakan hidup mereka.
Keputusan itu diambil setelah bertahun-tahun tumpahan minyak di Delta Niger, mencemari tanah dan air tanah.
Komunitas Ogale dan Bille menyatakan bahwa kehidupan dan kesehatan mereka telah terancam selama bertahun-tahun karena banyaknya tumpahan minyak yang mencemari tanah di sekitarnya, rawa-rawa, air tanah, dan saluran air. Penduduk setempat juga mengklaim tumpahan ini tidak diikuti dengan pembersihan atau perbaikan yang memadai.
Lebih dari 40.000 orang dari komunitas Delta, yang sebagian besar merupakan petani dan nelayan, menggugat Shell dan anak perusahaannya di Nigeria, Shell Petroleum Development Company (SPDC), pada tahun 2015.
Kelompok tersebut, yang diwakili oleh firma hukum Leigh Day, berargumen bahwa perusahaan induk Shell berutang kewajiban kepada mereka karena bertanggung jawab atas SPDC, yang menyebabkan “kerusakan lingkungan yang meluas” melalui tumpahan minyak sebagai akibat dari kelalaian perusahaan.
Untuk diketahui, SPDC merupakan operator jaringan pipa minyak di Nigeria yang merupakan perusahaan patungan antara Nigerian National Petroleum Corporation (55%), Shell (30%), Total (10%), dan Eni (5%).
Leigh Day berargumen bahwa Shell “telah menjalankan kontrol, arahan, dan pengawasan tingkat tinggi sehubungan dengan polusi SPDC dan kepatuhan lingkungan”.
Penggugat juga menuduh Shell memiliki “pengetahuan rinci” tentang risiko tinggi tumpahan minyak dalam jumlah besar yang disebabkan oleh gangguan pada jaringan pipa dan infrastruktur milik SPDC, demikian dilansir eandt.theiet.org Jumat waktu setempat (12/2).
Sementara itu perwakilan Shell berpendapat pengadilan tidak memiliki yurisdiksi untuk mengadili klaim penggugat. Namun, seorang hakim senior memutuskan bahwa ada “masalah nyata yang harus diadili”.
Hal ini membatalkan putusan dari Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Banding setempat yang menyatakan bahwa Shell yang berdomisili di Inggris memiliki kewajiban untuk menjawab penggugat.
Leigh Day mengatakan bahwa keputusan tersebut akan mempersulit perusahaan multinasional untuk menghalang-halangi penyelesaian kasus ini, dan memberikan harapan kepada komunitas di Delta Niger.
“(Keputusan ini) mewakili momen penting dalam akuntabilitas perusahaan multinasional,” kata Daniel Leader, mitra di kantor pengacara Leigh Day.
“Komunitas yang semakin miskin berusaha meminta pertanggungjawaban aktor perusahaan yang kuat dan penilaian ini akan secara signifikan meningkatkan kemampuan mereka untuk melakukannya. Aturan hukum umum Inggris juga (bisa) digunakan di negara-negara seperti Kanada, Australia, dan Selandia Baru, jadi ini adalah preseden yang sangat membantu,” kata Leader.
