Eksplorasi.id – Konfederasi Serikat Buruh Muslim Indonesia menilai, PT Chevron Pacific Indonesia belum mengindahkan permintaan Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Riau untuk tidak melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK.
“Chevron kemarin sampaikan bahwa program PHK mereka tetap jalan, sementara surat Disnakertrans sudah dikeluarkan akhir bulan lalu dan meminta untuk menghentikan PHK,” kata Ketua Sarbumusi Basis Chevron Riau, Nofel di Pekanbaru, ditulis Selasa (10/5).
Dia jelaskan, surat Disnakertransduk Provinsi Riau per tanggal 25 Maret 2016 dikeluarkan untuk menguatkan surat Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) terkait pemutusan hubungan kerja.
Seperti diketahui, Chevron awal tahun ini telah mengeluarkan Workforce Management/WFM Program atau program pengelolaan tenaga kerja, sehingga perusahaan multi nasional di sektor minyak dan gas bumi tersebut memberi penawaran kepada para karyawannya.
Perusahaan asal Amerika Serikat itu memberi kesempatan bagi para karyawannya untuk mempertimbangkan pensiun dini atau pengunduran diri secara sukarela dengan mendapat imbalan berupa tambahan insentif.
“Di dalam WFM itu ada PHK, lalu perpindahan karyawan berdasarkan seleksi dan peraturan baru bagi perusahaan tersebut. Kan tidak boleh, apalagi kalau disitu telah ada serikat pekerja. Makanya kami anggap surat Disnaker tidak diindahkan,” katanya.
Hingga akhir April tahun ini, Nofel mengklaim, total 806 orang karyawan Chevron telah di PHK dari rencana 1.600 pekerja. Sebelumnya akhir Maret lalu, jumlah karyawan menjalani PHK 740 pekerja baik di Provinsi Riau dan Kalimantan.
“Meski pemerintah telah minta untuk dihentikan, tapi PHK di Chevron tetap jalan. Inilah yang kami sampaikan bahwa telah pengangkangan terhadap peraturan negara. Dia (Chevron) mengangap benar terus kan,” terang dia.
Senior Vice President, Policy, Government, and Public Affairs Chevron Indonesia, Yanto Sianipar sebelumnya mengatakan, perusahaan migas itu kini tengah melakukan kajian terhadap semua model bisnis dan operasi.
“Latar belakangnya bukan hanya karena harga minyak yang rendah, melainkan sejak tahun lalu kami sudah melakukan tinjauan terhadap bisnis dan operasi di lapangan,” katanya.
Said Dharma S (Riau)
