Eksplorasi.id – Manajemen PT Freeport Indonesia dinilai tidak mencari figur profesional pertambangan dengan diangkatnya Marsekal TNI (Purn) Chappy Hakim sebagai presiden direktur (presdir).
Komentar itu ditegaskan oleh pemerhati sektor energi Fahmy Radhi kepada Eksplorasi.id di Jakarta, Senin (21/11). “Freeport mencari figur yang bisa menjamin keamanan dan melancarkan lobi ke pemerintah untuk perpanjangan kontrak karya (KK) Freport 2021,” tegas dia.
Fahmy menjelaskan, sebelum Chappy, Freeport juga memilih Marsekal Muda TNI (Purn) Maroef Sjamsoeddin menggantikan Rozik B Soetjipto sebagai presdir Freeport Indonesia, meskipun akhirnya memilih mengundurkan diri pada 18 Desember 2016.
“Dahulu Sjamsoeddin juga latar belakangnya militer dan intel. Kini juga dari militer penggantinya. Saya tidak yakin Chappy mampu meningkatkan kinerja hasil pertambangan Freeport, karena secara profesional bukan bidang keahlian Chappy,” kata Fahmy.
Menurut Fahmy, Freeport Indonesia memang tidak membutuhkan presdir untuk meningkatkan kinerja perseroan, lantaran pengelolaan tambang dan manajemen Freeport Indonesia sesungguhnya dikendalikan oleh manajemen induk usaha, yakni Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc langsung dari kantor pusat Phoenix, Arizona, Amerika Serikat.
“Chapy memang bisa melobi berbagai kalangan di eksekutif dan legislatif, tetapi tidak akan mampu melobi Presiden Jokowi yang kukuh bahwa pembicaraan perpanjangan KK Freeport baru bisa dilakukan pada 2019, dua tahun sebelum kontrak berakhir pada 2021,” jelas dia.
Fahmy mengungkapkan, jika tidak ada kepastian perpanjangan, prospek usaha Freeport Indonesia bisa dipastikan akan semakin terpuruk, tidak akan ada tambahan investasi sehingga produksi menurun. “Dampaknya, kinerja Freeport Indonesia akan merosot sehingga harga saham Freeport-McMoRan di Bursa Efek New York (New York Stock Exchange) semakin anjlok mencapai titik nadir,” katanya.
Reporter : Samsul
