Eksplorasi.id – Komisi VII DPR meminta kepada Menteri ESDM Ignasius Jonan untuk bisa menghadirkan Richard C Adkerson, vice chairman of the board, president and chief executive officer (CEO) Freeport-McMoRan Inc.
Permintaan tersebut merupakan hasil kesimpulan yang tertuang dalam nota kesimpulan hasil rapat kerja antara Komisi VII DPR dengan menteri ESDM, dirjen Minerba, PT Freeport Indonesia (PTFI), dan PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT), di gedung parlemen, Jakarta, pada 13 Juni lalu.
Hal tersebut diungkapkan oleh anggota Komisi VII DPR dari Fraksi PPP Joko Purwanto kepada Eksplorasi.id melalui pesan WhatsApp Messenger, baru-baru ini.
“Salah satu butir kesimpulan rapat kerja itu adalah meminta kepada menteri ESDM untuk menghadirkan CEO Freeport-McMoRan pada rapat berikutnya setelah Lebaran, yakni sekitar Juli 2017,” ungkap dia.
Joko menegaskan, jika ternyata petinggi Freeport-McMoRan tidak mau hadir maka akan ada konsekuensi yang akan ditanggung. Seperti diketahui, Freeport-McMoRan adalah induk usaha dari PTFI yang memiliki 90,64 persen saham di perseroan.
Wakil Ketua Komisi VII DPR Satya Widya Yudha juga membenarkan perihal tersebut. Namun, dia hanya menjawab singkat. “Memang ada keinginan untuk itu (menghadirkan CEO Freeport-McMoRan).”
Sebelumnya, dalam rapat kerja yang salah satunya membahas soal PTFI tersebut, sejumlah anggota dewan mengkritisi pemberian izin ekspor konsentrat pemerintah kepada PTFI.
Sebut saja anggota Komisi VII DPR dari Fraksi PAN Totok Daryanto yang menegaskan bahwa semestinya izin ekspor diberikan setelah PTFI menunjukkan kemajuan signifikan dalam pembangunan smelter.
“Izin ekspor Freeport supaya dihentikan apabila tidak jelas pembangunan smelter-nya. Pemerintah agar berlaku adil dalam memberikan izin ekspor untuk perusahaan tambang,” tegas dia.
Penegasan Totok, PTFI hingga kini belum berkomitmen menjalankan hilirisasi mineral di dalam negeri. DPR ingin pembangunan smelter segera dijalankan PTFI.
Reporter : HYN
Semoga memang segera selesai ya perundingannya, biar segera ada tindakan nyatanya tidak mengambang seperti sekarang, karena banyak pihak yg menantikan kepastian antara Pemerintah dan Freeport
Semoga memang segera selesai ya perundingannya, biar segera ada tindakan nyatanya tidak mengambang seperti sekarang, karena banyak pihak yg menantikan kepastian antara Pemerintah dan Freeport 🙂