Eksplorasi.id – Komisi VI DPR akhirnya mengetok palu pembentukan Panitia Kerja (Panja) PT Pertamina (Persero).
Panja Pertamina itu diketuai oleh Inas Nasrullah Zubir yang juga merupakan wakil ketua Komisi VI DPR.
“Ada 10 poin yang akan menjadi fokus kerja Panja Pertamina,” kata dia ketika dihubungi Eksplorasi.id melalui telepon selularnya, Kamis (24/8) malam.
Anggota dewan dari Fraksi Partai Hanura itu menjelaskan, dari 10 poin masalah tersebut di antaranya terkait piutang Pertamina ke Pertamina Energy Trading Ltd (Petral).
“Piutangnya mencapai puluhan juta dolar Amerika Serikat yang belum terbayarkan, pasca-Petral dilikuidasi,” ujar dia.
Kemudian, lanjut dia, terkait unit usaha dari Kalla Group, PT Bumi Sarana Migas (BSM), yang menggandeng Pertamina terkait megaproyek land based LNG receiving and regasification terminal di Bojonegara, Banten senilai Rp 10 triliun.
Sebelumnya, beberapa waktu lalu, Inas Zubir juga pernah mengkritisi megaproyek tersebut.
Proyek ini, katanya, sangat menyengat bau busuk kongkalikong kekuasaan.
Alasannya adalah proyek ini dibangun oleh konsorsium yang terdiri atas Kalla Grup (BSM), Mitsui dan Tokyo Gas dengan pendanaan dari JBIC (Japan Bank for International Cooperation).
“Pertamina sudah sering bekerjasama dengan JBIC dalam hal pendanaan sebelumnya, serta mitra bisnis bagi Mitsui dan Tokyo Gas. Sementara BSM adalah perusahaan yang baru berdiri pada Juli 2014,” jelas dia.
Menurut Inas, BSM belum pernah membangun sarana migas apapun di Indonesia.
“Artinya bahwa BSM tidak pernah diperhitungkan oleh Mitsui, Tokyo Gas maupun JBIC, bahkan bisa jadi BSM hanya bermodalkan dengkul saja,” tegas dia.
Ditargetkan LNG receiving and regasification terminal itu akan tuntas dibangun pada 2019 dan akan menampung LNG dari Bontang dan LNG impor dari Cheniere Corpus Christi, Amerika Serikat sebanyak 1,5 juta ton mulai 2019 selama 20 tahun.
Reporter : HYN
Comments 1