Eksplorasi.id – Samin Tan, pemilik PT Borneo Lumbung Energi & Metal Tbk, ditetapkan sebagai tersangka baru oleh KPK dalam kasus suap.
Samin Tan diduga memberi suap sebesar Rp 5 miliar kepada mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih.
Pengusaha tersebut disangka melanggar pasal 5 ayat 1 huruf a atau pasal 13 UU Pemberantasan Tipikor juncto pasal 64 ayat 1 KUHP.
Sebelumnya, Samin Tan telah dicegah untuk bepergian ke luar negeri sejak September 2018, saat dirinya masih berstatus saksi.
Wakil Ketua KPK Laode M Syarif mengatakan, pihaknya meningkatkan status penanganan perkara ini ke penyidikan dengan tersangka Samin Tan.
“SMT (Samin Tan) diduga memberi suap kepada EMS (Eni Maulani Saragih) agar membantu anak perusahaan miliknya, PT Asmin Kolaindo Tuhup (AKT), yang sedang bermasalah,” kata Laode di gedung KPK, Jakarta, Jumat (15/2).
Dia menambahkan, permasalahan yang dimaksud terkait Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) Generasi 3 di Kalimantan Tengah antara PT AKT dan Kementerian ESDM.
Penjelasan Laode, Eni sebagai anggota Komisi VII DPR menyanggupi permintaan bantuan Samin Tan dan berupaya memengaruhi pihak Kementerian ESDM, termasuk menggunakan forum RDP dengan Kementerian ESDM, di mana posisi Eni adalah sebagai anggota Panja Minerba di Komisi VII DPR.
Pengungkapan Laode, uang Rp 5 miliar itu diterima Eni melalui staf dan tenaga ahlinya secara bertahap. Uang tersebut iduga untuk keperluan pilkada suami Eni di Temanggung.
Laode menerangkan, penetapan tersangka terhadap Samin merupakan pengembangan perkara dari kasus suap proyek PLTU Riau-1.
Kasus itu bermula saat KPK menangkap tangan Eni Saragih dan pemilik saham Blackgold Natural Resources Ltd Johannes Budisutrisno Kotjo.
KPK menyangka Kotjo memberikan suap Rp 4,75 miliar kepada Eni untuk membantunya mendapatkan proyek PLTU Riau-1.
Belakangan, mantan Sekretaris Jenderal Idrus Marham ikut terseret dalam kasus ini. KPK mendakwa Idrus bersama Eni menerima duit Rp 2,25 miliar dari Kotjo.
Reporter: Sam.
