Eksplorasi.id – Pemerintah harus mesti benar-benar mengutamakan pengembangan sumber energi baru dan terbarukan dan tidak lagi bergantung kepada penggunaan sumber energi yang berpotensi mencemari lingkungan seperti batubara dalam proyek PLTU.
“Apa yang terjadi di Batang (Jawa Tengah) adalah sebuah ironi, ambisi pemerintah untuk melanjutkan pembangunan PLTU Batubara Batang,” kata Juru Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia Arif Fiyanto dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis.
Menurut dia, penggunaan batubara sebagai sumber energi sama saja memaksakan pembangunan proyek energi “kotor” yang bertolak belakang dengan komitmen Presiden Joko Widodo untuk mengutamakan pengembangan energi terbarukan serta ikut serta dalam mengatasi perubahan iklim pada Konferensi Perubahan Iklim di Paris, 2015.
Saat ini, lanjutnya, masih belum terlambat bagi pemerintah guna membatalkan proyek energi itu dan menunjukkan kepemimpinan dalam mengatasi dampak perubahan iklim.
Dalam sejumlah kesempatan, Menteri ESDM Sudirman Said menyatakan, pihaknya mendorong inovasi sektor energi yang dilakukan dengan pemanfaatan maksimal energi baru terbarukan (EBT) serta konservasi energi yang bermanfaat langsung ke masyarakat, terutama dalam sektor ketenagalistrikan.
“Sumber energi di Indonesia saat ini masih terfokus di energi fosil. Cadangan energi fosil yang hanya mampu bertahan sekitar 10-13 tahun mendatang, tidak dapat membawa Indonesia ke kondisi yang diharapkan di tahun 2045,” paparnya dan menambahkan, hal itu sehingga pemanfaatan sumber energi lain seperti matahari, air, angin dan sumber alternatif lain yang berkelanjutan menjadi salah satu solusi.
Ia mengemukakan bahwa transformasi energi dari fosil ke energi bersih dan terbarukan akan berdampak besar pada pengeluaran dana pembangunan dari APBN, jaringan ke daerah terpencil serta tersedianya sumber energi yang berkelanjutan. “Pengembangan sektor EBT tidak boleh lagi hanya sebagai lampiran. Kita akan tempatkan tema-tema EBT di depan. Salah satunya dengan mempersiapkan Dana Ketahanan Energi (DKE) mengingat umumnya EBT perlu teknologi tinggi berbiaya besar,” ujar Sudirman.
Berdasarkan data Kementerian ESDM, sekitar sekitar 12.659 desa di Indonesia belum sepenuhnya menikmati listrik, dan 65 persen desa tersebut berada di kawasan timur Indonesia.
Untuk itu, ujar dia, pemerataan akses listrik ke seluruh wilayah Indonesia melalui salah satunya program Indonesia Terang, butuh kesiapan besar baik dari segi infrastruktur, jenis sumber energi yang akan digunakan serta pembiayaan.
“Listrik adalah jendela peradaban. Pemerataan akses listrik akan membuat pendidikan terbuka, kesehatan terbantu yang berujung pada penguatan ekonomi,” tegas Menteri ESDM.
Eksplorasi | Bisnis | Aditya
