Eksplorasi.id – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, menyatakan target produksi minyak di daerahnya pada 2016 ditetapkan sebesar 83 juta barel sulit terealisasi.
“Target produksi minyak tahun ini sulit bisa terealisasi karena produksi minyak terjual triwulan I hanya sekitar 11 juta barel,” kata Kepala Dinas Pendapatan Daerah Pemkab Bojonegoro Hery Sudjarwo di Bojonegoro, Selasa (14/6).
Berdasarkan perhitungan produksi triwulan I itu, ia memerkirakan realisasi produksi minyak tahun ini di daerahnya hanya sekitar 44 juta barel. Lebih lanjut ia menjelaskan, SKK Migas bersama operator migas memperhitungkan produksi minyak di daerahnya dari lapangan minyak Blok Cepu, lapangan minyak Sukowati juga lapangan lainnya bisa mencapai 20 juta barel selama triwulan I.
Tapi, lanjut dia, dalam realisasinya produksi puncak minyak Blok Cepu di daerahnya tidak bisa tercapai pada triwulan I. Selain itu, produksi minyak lapangan Sukowati yang dikelola Joint Operating Body (JOB) Pertamina-Petrochina East Java (PPEJ) juga mengalami penurunan produksi dari 29 ribu barel per hari menjadi sekitar 12 ribu barel per hari.
Ia juga menyebutkan target perolehan dana bagi hasil (DBH) migas di daerahnya tahun ini ditetapkan Rp 1,4 triliun. Hanya saja, pemerintah kemudian mengkoreksi target perolehan DBH migas menjadi Rp 900 miliar karena adanya penurunan harga minyak dunia.
“Harga minyak dunia yang berlaku selama triwulan I rata-rata hanya 29 dolar Amerika Serikat per barel di bawah asumsi harga minyak dunia di dalam APBN yang ditetapkan sebesar USD 50 per barel,” jelas dia.
Ia membenarkan sekarang ini harga minyak dunia naik menjadi USD 50 per barel, tapi perhitungannya akan masuk dalam perolehan DBH migas pada triwulan berikutnya. Ia menambahkan, DBH migas daerahnya yang sudah ditrasfer ke kas daerah untuk triwulan I sebesar Rp 223 miliar.
“Kementerian Keuangan akan mentransfer DBH migas triwulan II sekitar Juli,” kata Ketua Komisi B DPRD Bojonegoro Sigit Kushariyanto.
Ia mengaku jajaran Komisi B DPRD baru saja melakukan kunjungan kerja ke SKK Migas untuk dengar pendapat terkait DBH migas daerahnya. “DPRD ingin meminta kejelasan kepada SKK migas terkait target perolehan DBH migas,” ucapnya.
Aditya | Ant
