Eksplorasi.id – Pemerintah harus membuat langkah ekstrim dengan melarang trader modal dengkul beroperasi untuk bisa menurunkan harga gas di kalangan industri.
Pendapat tersebut dilontarkan pengamat sektor energi Fahmy Radhi kepada Eksplorasi.id melalui WhatsApp Messenger, Senin (10/10).
Menurut dia, panjang dan bertingkatnya rantai distribusi gas selama ini menjadi biang utama mahalnya gas ketika sampai di industri.
“Pemerintah harus melarang secara tegas trader non-pipa yang berperan sebagai makelar rent seeker. Langsung tutup izin usaha para trader yang hanya modal dengkul,” tegas mantan anggota Tim Anti-Mafia Migas, ini.
Dia menegaskan, tanpa melarang trader non-pipa, jangan harap harga gas industri bisa diturunkan hingga mencapai USD 6 per MMBtu seperti instruksi yang diucapkan Presiden Jokowi.
Langkah lain yang bisa dilakukan, imbuh Fahmy, adalah menurunkan harga gas di hulu serta menambah infrastruktur pipa.
Di satu sisi, lanjut dia, penurunan harga gas di hulu merupakan keniscayaan yang harus dilakukan untuk menurunkan mahalnya harga gas pada konsumen industri.
Fahmy berpendapat, jika pemerintah ingin menurunkan harga gas bagi end user industri, pemerintah tidak bisa langsung melakukan intervensi penetapan harga gas di hulu yang merugikan investor.
Dia menambahkan, bila pemerintah tetap berkeinginan menurunkan harga gas di sektor hulu, salah satunya bisa dilakukan pada penjualan jatah gas pemerintah yang diperoleh dalam skema kontrak bagi hasil (production sharing contract/ PSC).
Kemudian, terang dia, cara lainnya dengan menurunkan proporsi bagian pemerintah dalam skema PSC 60:40. “Pemerintah bisa menurunkan harga gas hulu dengan non-price intervention untuk memangkas biaya ekonomi tinggi eksplorasi,” jelasnya.
Pemerintah juga bisa mengurangi pajak dan pungutan yang tidak perlu serta memperpendek birokrasi perizinan. “Selain penurunan harga gas di hulu, pemerintah harus mendorong PGN, Pertagas, dan trader untuk melakukan penambahan infrastruktur pipa yang dibutuhkan untuk menyalurkan gas dari hulu hingga konsumen industri,” ujar dia.
Terkait pemberian subsidi harga gas yang diwacanakan sejumlah pihak, pendapat Fahmy, hal itu merupakan sebuah langkah blunder. “Sungguh ironis, subsidi BBM dan gas rumah tangga dihapuskan, tapi pemerintah akan menggunakan dana APBN untuk mensubsidi konsumen industri. Cara ini tidak adil,” katanya.
Reporter : Diaz
