Eksplorasi.id. Pemerintah berniat melanjutkan rekonsiliasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait perbedaan data penerimaan pajak antara catatan penerimaan negara dan pihak perusahaan.
Salah satu perusahaan tembang batu bara nasional, PT Adaro Energy Tbk memberikan contoh dengan memenuhi kewajiban pajak dan royalti.
Kepala Komunikasi Perusahaan Adaro Febrianti Nadira menjelaskan, Adaro sebagai perusahaan yang menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) dan patuh serta tunduk pada aturan perundangan yang berlaku, telah menyetor secara penuh Dana Hasil Produksi Batubara/DHPB (Royalti dan Penjualan Hasil Tambang) sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan Batubara antara Pemerintah Republik Indonesia dan Adaro (PKP2B).
“Perlu kami tegaskan bahwa tidak benar Adaro menunggak royalti sebesar Rp 1,2 triliun dan 399 juta dolar AS,” kata Nadira.
Dengan demikian, kata Nadira, berdasarkan pemaparan di atas maka jelas bahwa Adaro bukan merupakan penunggak royalti sebagaimana yang diberitakan. “Sebaliknya, Adaro pada tanggal 5 April 2016, memperoleh penghargaan dari Direktorat Jenderal Pajak sebagai ‘Wajib Pajak yang Berkontribusi Signifikan, Patuh, dan Kooperatif’,” katanya.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) juga menyebutkan bahwa sebetulnya tidak benar penyebutan adanya tunggakan pajak. Ia menjelaskan, yang terjadi sebetulnya belum adanya sinkronisasi antara catatan oleh pemerintah dan perusahaan. Perbedaan saat ini yang membuat adanya perusahaan masih dianggap menunggak royalti.
“Yang terjadi kan ada perubahan sistem dari yang tadinya case basis ke equal. Case basis itu artinya dulu yang setor pajak atau royalti dicatat gitu. Sehingga basis dari penerimaan negara siapkan setor. Equal mulai diidentifikasi siapa yang wajib. Terjadi perusahaan dari case ke equal, mulai terjadi selisih yang harus direkonsiliasi,” kata Sudirman, Jumat (24/6).
Sudirman melanjutkan, saat ini pemerintah telah menerima rekomendasi dari BPK. Ia menegaskan, persoalan royalti dan tunggakan pajak ini akan diselesaikan.
“Nanti kita rekonsiliasi. Kalau nanti tidak ketemu, siapa yang punya kewajiban itu, bukan karena penyimpangan tapi karena masalah administrasi. Ya harus diselesaikan,” katanya.
Sebelumnya, pemerintah sempat menyebutkan belum semua perusahaan pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) memenuhi kewajiban pajak. Namun besaran tunggakan sedang diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
“Tunggakan royalti ada. Tapi itu masih diaudit oleh BPK dan BPKP),” kata Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Bambang Gatot di Jakarta, Kamis (23/6).
Bambang menampik besaran tunggakan pajak itu berjumlah fantastis. Hal ini karena PKP2B pada umumnya tertib memenuhi kewajiban pajak. Hanya saja dia belum berani membeberkan jumlah tunggakan PKP2B yang ada, lantaran menunggu proses audit BPK dan BPKP yang sedang berjalan.
Eksplorasi | Antara | Dian
