Eksplorasi.id – Beleid baru terkait kewajiban penyediaan dana pascapenambangan (Abandonment and Site Restoration/ ASR) dalam bentuk peraturan menteri (Permen) saat ini tengah disiapkan Kementerian ESDM).
Sekretaris Dirjen Migas Susyanto mengatakan, sejumlah poin akan masuk ke dalam beleid baru tersebut, seperti kewajiban penyediaan dana pascapenambangan akan dilimpahkan kepada Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang baru masuk atau eksisting dalam pengelolaan blok migas.
“Ini sebagai solusi menyelesaikan masalah siapa yang akan menanggung dana pascapenambangan itu. Kementerian ESDM sedang menyusun payung hukum berbentuk Permen. Aturan ini dibahas bersama dengan SKK Migas,” kata dia di Jakarta, Senin (21/11).
Penjelasan Susyanto, dana pascapenambangan nantinya akan dilimpahkan kepada KKKS yang baru. Jadi, imbuh dia, ke depan KKKS pengelola blok baru sudah harus menyiapkan dana ASR.
“Sebab hak dan kewajibannya akan berpindah juga ke KKKS baru, termasuk kewajiban dana ASR. Jadi kalau mau masuk atau membeli blok itu seharusnya sudah memperhitungkan,” jelas dia.
Menurut Susyanto, semula pada kontrak yang lama, yakni ketika pada 1996 diberlakukan, tidak ada kewajiban pembiayaan dana ASR itu kepada KKKS sebelumnya maupun KKKS yang akan mengelola blok tersebut.
“Inti dari Permen yang sudah disusun itu adalah bagaimana tatacara sesuai dengan penggunaannya. Kalau hitung-hitungannya KKKS yang baru tidak mau menanggung, ya tidak bisa masuk,” tegas dia.
Reporter : Diaz
