Anggota Komite BPH Migas Yapit Sapta Putra mengatakan masyarakat memiliki peran penting dalam menjaga pemanfaatan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dan kompensasi negara serta gas bumi melalui pipa.
“Kehadiran kami di sini untuk memberikan edukasi kepada masyarakat terkait hilir migas, sehingga kita semua dapat saling menjaga pemanfaatan BBM dan gas bumi melalui pipa secara baik dan berkelanjutan,” kata Yapit dalam kegiatan “Sinergi BPH Migas dan DPR RI” di Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan, Kamis (18/7/2024).
Kata Yapit, bahwa dukungan yang diberikan DPR kepada BPH Migas dalam melaksanakan tugas dan fungsi BPH Migas sangat berarti. “DPR turut mendorong BPH Migas untuk terus menampung aspirasi masyarakat dalam penyusunan regulasi hilir migas,” paparnya.
“Dengan tantangan dan menyesuaikan perubahan yang ada, kami terus menyempurnakan regulasi terkait hilir migas, sehingga seluruh aspirasi dari masyarakat khususnya di Wajo dapat tersampaikan dengan baik dan distribusi BBM serta jaringan gas bisa semakin berkembang dan dijangkau oleh masyarakat,” ucapnya.
Menurut Yapit, dalam rangka mempermudah masyarakat dalam memanfaatkan BBM subsidi dan kompensasi, BPH Migas telah mengeluarkan Peraturan BPH Migas Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penerbitan Surat Rekomendasi untuk Pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBT) dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan (JBKP) serta Peraturan BPH Migas Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyaluran JBT dan JBKP pada Sub Penyalur di Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar atau Terpencil.
“Terkait surat rekomendasi, kami tujukan untuk instansi di pemerintah daerah yang berwenang untuk menerbitkan surat tersebut dan peraturan tentang subpenyalur kami tujukan untuk kelompok masyarakat yang berjarak jauh dari penyalur,” jelasnya.
Sementara itu, Anggota Komisi VII DPR Andi Yuliani Paris menjelaskan kolaborasi BPH Migas dengan DPR RI bermanfaat bagi masyarakat Wajo terkait pemahaman tentang JBT dan JBKP.
“Pemerintah daerah seperti Dinas Pertanian dan Dinas Perikanan, jangan sembarang menunjuk pejabat terkait untuk mengeluarkan dan menentukan volume surat rekomendasi. Semuanya harus berdasarkan pada peraturan yang berlaku,” ujarnya.
