Eksplorasi.id – PT Freeport Indonesia (PTFI) selama ini sudah terlalu banyak dimanja oleh pemerintah Indonesia. Akibat terlalu dimanja, PTFI begitu terlena dan terus mengeruk emas dan tembaga di Papua.
Hal itu diungkapkan Dirjen Minerba Kementerian ESDM, Bambang Gatot Ariyono di Jakarta, Senin (20/3). “Mereka (PTFI) mungkin merasa keenakan. Terus terang saja saya katakan mereka merasa keenakan. Mereka terus mendapatkan keuntungan dan fasilitas yang mereka nikmati,” ungkap dia.
Seperti diketahui, PTFI secara terbuka telah menolak Peraturan Pemerintah (PP) No 1/2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
Regulasi itu mensyaratkan PTFI untuk mengubah status dari kontrak karya (KK) menjadi izin usaha pertambangan khusus (IUPK) agar tetap bisa melakukan ekspor konsentrat.
Menurut Bambang, PTFI harus tunduk pada aturan pemerintah. Beleid mengenai perubahan KK menjadi IUPK agar bisa ekspor konsentrat sudah tidak bisa ditawar.
“IUPK itu saya katakan pilihan. Kalau ingin ekspor konsentrat ubah menjadi IUPK. Tapi kalau tidak ekspor konsentrat silakan jadi KK, tapi harus dimurnikan untuk menjual secara ekspor. Bukan pemerintah memaksa, itu pilihan,” kata dia.
Bambang kemudian memberi contoh PT Amman Mineral Nusa Tenggara yang sudah menerapkan IUPK. Bahkan PT Amman sudah berkomitmen menggelontorkan dana hingga USD 9 miliar dengan menggunakan IUPK.
Saat ini pemerintah terus melakukan perundingan dengan PTFI untuk menuntaskan persoalan tersebut. Penegasan Bambang, perundingan tidak perlu dilakukan jika saja pemahaman PTFI terhadap keinginan pemerintah untuk menciptakan iklim investasi semakin baik dapat dipahami.
“Perubahan KK menjadi IUPK yang dilakukan tidak mungkin membuat perusahaan dibangkrutkan pemerintah. Jika seperti itu yang salah berarti pemerintah. Itu tidak mungkin karena ekonomi kita besar dari perusahaan tambang,” jelas dia.
Reporter : Samsul
