Eksplorasi.id – Mafia minyak saat ini masih terus bergentayangan, meskipun Pertamina Energy Trading Ltd (Petral) pada Mei 2015 telah dibubarkan.
Sebelum Petral dibubarkan, semua impor minyak mentah meski melalui anak usaha PT Pertamina (Persero) tersebut. Kini, kewenangan impor minyak dialikan ke unit usaha Pertamina lainnya, Integrated Supply Chain (ISC).
Pemerhati sektor energi Fahmy Radhi mengatakan, diakui memang tata kelola impor minyak melalui ISC lebih terbuka dibanding Petral. Kondisi ISC yang lebih transparan diketahui sedikit menyuliykan mafia minyak beroperasi.
“Tapi mafia minyak seperti tidak pernah kehilangan akal, perburuan rente yang mereka lakukan kini semakin canggih. Buktinya adalah kasus Glencore baru-baru ini, di mana Glencore bisa mengubah komposisi impor minyak yang tidak sesuai pesanan ISC. Saya duga itu ulah mafia minyak,” kata mantan anggota Tim Reformasi Tata Kelola Migas ini, di Jakarta, Senin (21/11).
Eksplorasi.id pada 30 September pernah menulis, Glencore tenyata memenangkan lima dari delapan tender pengadaan minyak mentah yang digelar ISC Pertamina sejak Juli 2016.
Berdasarkan dokumen yang diperoleh Eksplorasi.id, Glencore memenangkan tender pasokan minyak mentah sebanyak 3,35 juta barel dari 5,225 juta barel minyak mentah yang ditenderkan.
Kemudian, Glencore juga pernah tersandung masalah kasus impor minyak oplosan Sarir plus Mesla dari Libya. Minyak mentah tersebut rencananya akan dipasok sejumlah empat kargo untuk kebutuhan kilang Pertamina sebanyak 1,2 juta barel, dengan komposisi 70 persen minyak Sarir dan 30 persen minyak Mesla. Faktanya, yang datang minyak Sarir 30 persen dan Mesla 70 persen.
Baca juga :
- Luar Biasa, Glencore Menangkan 5 dari 8 Tender Minyak Mentah yang Digelar ISC
- Aparat Mesti Awasi Kapal Tataki dan Stavanger Blossom yang Akan Pasok Minyak ke ISC
Menurut Fahmy, mafia minyak juga diduga ‘bermain’ di SKK Migas, selain di ISC. Alasannya, SKK Migas memiliki kewenangan yang amat besar tanpa kontrol memadai. Ke depan, lanjut dia, revisi UU No 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas) harus membuat tata kelola yang transparan agar mafia minyak tidak bisa bergerak.
“Mafia migas juga ada di SKK Migas. Tata kelola harus diperbaiki agar mafia tidak bisa lagi mendekat, baik di Pertamina maupun SKK Migas. Kewenangan SKK Migas besar sekali. Rudi Rubiandini (mantan kepala SKK Migas, red) yang alim juga tergelincir,” ujar dia.
Reporter : Samsul