Eksplorasi.id – Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola mempertanyakan berhentinya operasional Joint Operating Body Pertamina-Medco E&P Tomori Sulawesi (JOB Tomori) tanpa sepengetahuan Pemprov Sulteng.
“Itu telah disampaikan gubernur saat kunjungan perwakilan SKK Migas Kalimantan-Sulawesi di kantor gubernur pada 9 Agustus 2016,” kata Kepala Biro Pembangunan dan Sumber Daya Alam (SDA) Kantor Gubernur Sulteng Yanmar Nainggolan di Palu, ditulis Selasa (16/8).
Menurut Yanmart, saat menerima perwakilan SKK Migas, gubernur mengemukakan bahwa ia menerima informasi dari masyarakat soal berhentinya operasional JOB Tomori itu.
Selain itu gubernur juga berharap agar setiap kendala dan permasalahan dalam kegiatan di lapangan dapat disampaikan kepadanya sehingga dapat bisa dilaporkan kepada masyarakat dan pemerintah pusat.
“Izin untuk aktivitas awal dikeluarkan oleh pemerintah pusat, sehingga kurang koordinasi dan komunikasi dengan provinsi,” ungkap Yanmar.
Sesuai informasi yang disampaikan perwakilan SKK Migas kepada gubernur terkait berhentinya aktivitas JOB Tomori di Sulteng adalah karena biaya operasional lebih tinggi dari harga jual gas di pasar.
“Itu menurut mereka, tapi pemda tidak pernah disurati tentang masalah tersebut,” tambah Yanmar.
Pihak SKK Migas berjanji untuk segera menginformasikan perkembangan tersebut secara resmi namun sampai saat ini belum ada juga perkambangan informasi yang disampaikan kepada Pemprov, ujarnya.
JOB Tomori merupakan perusahaan yang memproduksi gas alam cair (LNG) di wilayah Senoro Batui, Kabupaten Banggai, yang mulai berproduksi efektif pada 2012. Lapangan gas berhasil memasok gas ke fasilitas pengelola gas PT Donggi Senoro LNG (DSLNG).
Eksplorasi | Ant | Aditya
