Eksplorasi.id – Saat ini Pemerintah tengah menargetkan percepatan waktu eksplorasi dari block award sampai plan of development (POD) menjadi 3,5 tahun, atau dua kali lebih cepat dari sebelumnya.
Hal tersebut seperti yang dipaparkan oleh Sekretaris Jenderal Komite Eksplorasi Nasional (KEN), Muhammad Sani di Jakarta.
“Saat ini waktu eksplorasi rata-rata membutuhkan waktu yang lama hingga 10 tahun, sehingga kurang menarik investor,” ujarnya.
Selain itu, Sani menegaskan, KEN menargetkan tercapainya rasio cadangan pengganti (reserve replacement ratio/RRR) lebih dari 100 persen dalam 5 tahun.
Pasalnya, cadangan baru di industri migas masih sekitar 50-54 persen dari yang dikeluarkan. “Persoalan hulu dengan hilir tidak bisa dipisahkan. Termasuk bagaimana menarik investor dan meningkatkan efisiensi di hilir,” tuturnya.
Untuk itu, tambahnya, KEN akan memberikan beberapa rekomendasi kepada pemerintah agar target rasio cadangan pengganti bisa tercapai, dan waktu eksplorasi bisa dipangkas.
Rekomendasi yang Pertama, lanjutnya, diberlakukannya program riset dasar eksplorasi migas yang meliputi Migas Non Konvensional, Sistem Petroleum Pra Tersier, Gas Biogenik, dan Sistem Petroleum Gunung Api.
“Kedua, pemerintah sebaiknya tidam memperpanjang wilayah kerja (WK) yang akan habis kontraknya, melainkan dengan memisahkan wilayah produksi (WP) dan wilayah non produksi (WNP). Sehingga, pemerintah bisa mengambil alih kelola WP dengan terms yang baru dan membuka WNP sebagai WK eksplorasi,” imbuhnya.
Nantinya, ungkap Sani, dari 20 persen yang dikelola blok produksi hanya lapangan lapangan saja. Itu berarti, sisanya tidak disentuh dan harus dipisahkan yang mana yang blok produksi dan yang mana blok eksplorasi. “Yang produksi kasih kan saja ke Pertamina. Yang eksplorasi ditawarkan lagi,” tandasnya.
Eksplorasi | Aditya | Antara